6.405 Rumah di Sleman Belum Layak Huni, Pemkab Target Rampung 6 Tahun

Ilustrasi rumah | pixabay

SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Sampai saat ini, ternyata masih ada ribuan rumah warga di Kabupaten Sleman yang belum memenuhi kriteria layak huni. Pemerintah daerah setempat pun terus berupaya menuntaskan persoalan tersebut melalui program bantuan stimulan perbaikan rumah.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menunjukkan, saat ini terdapat 6.405 unit rumah yang dikategorikan rumah tidak layak huni (RTLH). Kondisi itu dipicu oleh struktur bangunan yang rapuh, atap bocor, ventilasi buruk, serta fasilitas sanitasi yang belum memadai.

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, menjelaskan bahwa program perbaikan RTLH menjadi agenda rutin setiap tahun. Pemerintah memberikan bantuan dana stimulan agar masyarakat bisa memperbaiki hunian mereka secara mandiri dengan sistem swadaya.

“Bantuan kami sifatnya stimulan, digunakan untuk membeli material bangunan agar rumah warga menjadi lebih sehat dan aman,” ujar Suwarsono, Selasa (7/10/2025).

Ia menargetkan pada tahun 2026, sedikitnya seribu rumah dapat tersentuh program ini. Dengan capaian rata-rata seribu unit per tahun, Pemkab Sleman berharap seluruh RTLH bisa tertangani dalam waktu lima hingga enam tahun ke depan.

Tahun 2025 ini, Pemkab menyalurkan bantuan bagi 597 penerima dengan nilai anggaran sekitar Rp8,3 miliar. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 778 rumah, menyusul adanya penyesuaian anggaran sebesar Rp2 miliar.

Meski demikian, pelaksanaan program disebut berjalan cukup baik. Dari total penerima bantuan, hanya 19 calon penerima yang akhirnya mengundurkan diri lantaran belum siap menanggung bagian swadaya. Sementara itu, progres pembangunan sudah mencapai 98 persen, menandakan sebagian besar rumah telah rampung diperbaiki.

“Masih ada beberapa yang belum selesai karena kendala tukang, tapi secara keseluruhan berjalan lancar,” imbuh Suwarsono.

Pemkab Sleman berharap, dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan pemerintah pusat akan mempercepat terwujudnya lingkungan hunian yang lebih layak, sehat, dan berdaya bagi seluruh warga Bumi Sembada. [*] Disarikan dari sumber berita media daring