Adu Data Subsidi Elpiji 3 Kg: Menkeu Purbaya Vs Menteri ESDM Bahlil

Bahlil Lahadalia dan Purbaya Yudhi Sadewa | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Saling sindir antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memanas, dipicu soal data harga asli gas elpiji 3 kilogram (kg). Purbaya yang baru sebulan menjabat menegaskan dirinya siap meninjau ulang hitungan tersebut, namun ia menolak disebut keliru membaca data.

Purbaya sebelumnya memaparkan bahwa harga keekonomian elpiji 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung. Pemerintah lalu menanggung subsidi sekitar Rp30.000, sehingga masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung. Data ini ia bawa saat rapat dengan Komisi XI DPR RI pada akhir September lalu, sebagai bukti besarnya beban subsidi energi di APBN.

Namun, Bahlil langsung menanggapi pernyataan itu dengan menyebut Purbaya “salah baca data”. Menurutnya, hal tersebut bisa dimaklumi karena Menkeu masih dalam masa penyesuaian jabatan. “Mungkin Menkeu-nya salah baca data. Bisa jadi beliau belum dapat masukan lengkap dari tim atau dirjennya,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Kamis (2/10).

Tak tinggal diam, Purbaya balik menanggapi sehari kemudian. Menurutnya, perbedaan angka bisa muncul karena metode hitung yang digunakan masing-masing kementerian. “Mungkin cara melihat datanya berbeda. Hitungan akuntan dan praktik di lapangan kadang tidak sama. Tapi pada akhirnya besarannya tetap itu-itu saja. Uangnya tetap segitu,” ujar Purbaya di Kudus, Jumat (3/10).

Ia mengaku angka Rp42.750 didapat dari staf di Kementerian Keuangan, namun tidak menutup kemungkinan data Kementerian ESDM punya pendekatan berbeda. “Saya sedang pelajari lagi. Bisa jadi Pak Bahlil benar, nanti kita lihat lagi. Yang jelas, nanti kami jelaskan di mana letak perbedaan pengertiannya,” imbuhnya.

Selain soal LPG, Purbaya juga menyinggung kinerja aparat di bawah Kemenkeu seperti Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Ia mengingatkan agar jangan ada lagi permainan dalam pengelolaan penerimaan negara. “Saya sudah minta perbaikan. Tidak boleh main-main, harus bekerja profesional,” tegasnya.

Perseteruan data antara kedua menteri ini mencuat ketika pemerintah tengah menggodok skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Kementerian ESDM bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kini menyiapkan Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), yang akan menentukan siapa saja masyarakat berhak menerima subsidi, termasuk untuk elpiji 3 kg.

Meski berbeda pandangan, Purbaya yakin persoalan ini hanya soal interpretasi angka. “Pada akhirnya angkanya akan sama, hanya beda cara menghitungnya. Jadi tidak perlu dipersoalkan berlebihan,” tuturnya.

Kini publik menanti, apakah perdebatan dua pembantu Presiden ini segera menemukan titik temu, atau justru membuka babak baru tarik-menarik data di tubuh kabinet. [*] Disarikan dari sumber berita media daring