Anggaran Program MBG Naik 3 Kali Lipat, Proyeksi Rp 335 T di 2026 Bakal Tercapai?

Foto ilustrasi. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau dapur produksi Dapur SPPG Mitra Mandiri 1 yang berlokasi di Jalan Raya Gemolong-Sragen Km 2, Klentang 008, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah || Huri Yanto

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program makan bergizi gratis (MBG) kian menunjukkan geliat dalam realisasi anggaran. Kementerian Keuangan mencatat, sejak pertengahan 2025, penyaluran dana MBG bergerak lebih cepat dibandingkan awal pelaksanaan program.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyampaikan percepatan ini mulai terasa sejak Juni 2025. Bahkan, pada periode Agustus ke September, realisasi anggaran tercatat melonjak hingga tiga kali lipat. “Artinya, sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) makin tertata. Kami juga menempatkan staf khusus untuk memperlancar perbendaharaan,” ujarnya dalam diskusi media, Jumat (3/10/2025).

Salah satu kunci percepatan adalah perubahan mekanisme pencairan. Bila sebelumnya BGN menggunakan sistem reimburse yang cenderung memperlambat arus dana, kini prosesnya berbasis proyeksi kebutuhan 10 harian. Setelah BGN menyampaikan rencana, Kemenkeu langsung mencairkan anggaran untuk periode tersebut.

Data per 8 September 2025 menunjukkan realisasi anggaran MBG baru menyentuh Rp 13 triliun atau 18,3 persen dari total Rp 71 triliun. Namun hanya berselang beberapa pekan, jumlah itu melonjak menjadi Rp 19,3 triliun. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan peningkatan serapan ini sejalan dengan bertambahnya dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. “Semakin banyak SPPG berdiri, semakin luas jangkauan penerima manfaat,” kata Dadan.

Ia menyebutkan, tahun ini Presiden Prabowo telah menyetujui tambahan anggaran Rp 28 triliun, sehingga total dana MBG 2025 mencapai Rp 99 triliun. Meski lebih kecil dari usulan awal Rp 100 triliun, angka itu diyakini cukup besar untuk memperluas cakupan layanan.

Kebijakan ini sekaligus menjadi pijakan untuk 2026. Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani, dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR pada Agustus 2025, sempat membeberkan proyeksi alokasi MBG tahun depan yang melesat menjadi Rp 335 triliun. Jumlah tersebut lebih dari lima kali lipat dibandingkan pagu 2025.

Sri Mulyani mengingatkan, tantangan terbesar bukan pada besarannya, melainkan kemampuan mengeksekusi anggaran dengan efektif. Dari total Rp 335 triliun, sekitar Rp 223,6 triliun dialokasikan untuk siswa, Rp 24,7 triliun untuk ibu hamil dan anak usia dini, sementara sisanya untuk fungsi ekonomi daerah. “Belanja sebesar ini bukan hanya untuk gizi anak, tetapi juga memperkuat UMKM, ekonomi lokal, dan pertumbuhan daerah,” jelasnya.

Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan Agustus lalu juga menekankan, generasi unggul hanya lahir dari anak-anak yang sehat dengan gizi cukup. “Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh sehat dengan gizi terpenuhi,” tegasnya.

Dengan realisasi yang mulai melaju cepat di 2025 dan lonjakan anggaran di 2026, program MBG diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan sumber daya manusia sekaligus instrumen pemerataan ekonomi di daerah. [*] Disarikan dari sumber berita media daring