1 week ago
17
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait adanya informasi mengenai sejumlah anggota dewan yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana menganggap, keterlibatan para wakil rakyat itu diperbolehkan.
Menurut Dadan, BGN tidak mempermasalahkan latar belakang calon mitra dalam proses verifikasi yang dilakukan. Artinya, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri. "Program Makan Bergizi terbuka untuk seluruh warga negara," katanya saat konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dia menjelaskan, para pimpinan tidak ikut langsung dalam proses verifikasi yang dilakukan. Dadan menilai, proses itu dilakukan oleh verifikator yang akan melihat kelengkapan persyaratan calon mitra.
Selain itu, verifikator juga akan menilai kesiapan dan profesionalisme calon mitra dalam membangun dapur MBG. Para pimpinan BGN juga baru tahu pemilik SPPG setelah beroperasi. "Nah biasanya kami akan tahu siapa di balik SPPG itu setelah operasional," kata Dadan.
Dia menyatakan, penggerak utama program MBG adalah para pelaku usaha yang bergerak di bisnis makanan dan minuman. Artinya, para pelaku dapur MBG mayoritas adalah mereka yang fokus di bidang tersebut.
"Memang setelah kegiatan berjalan kami melihat ada beberapa pemilik yang memang kami identifikasi seperti orang-orang yang memang sudah kita kenal, tapi pada proses verifikasi kami tidak melihat itu dan karena kami verifikasi berbasis portal dan kemudian yang verifikasi juga sekian banyak orang sehingga berbasis kelengkapan," ujar Dadan.
Sementara itu, Dadan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan mitra-mitra program MBG usai menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS). "Sepulang dari New York, Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional. Beliau ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program MBG dengan seksama dan mengoptimalkan dana yang ada," katanya.
Dadan mengemukakan, Presiden Prabowo seringkali menghubunginya untuk update terkait isu-isu yang berkaitan dengan program MBG. Salah satunya isu tentang ompreng MBG yang belakangan diduga mengandung minyak babi.
"Biasanya isi (ditelepon Presiden) itu terkait dengan berapa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri hari itu, kemudian berapa jumlah yang dilayani, bagaimana efeknya, menu, dan lain-lain, termasuk kemarin itu terkait isu kehalalan food tray itu juga menjadi perhatian Presiden, dan kemudian kami sudah jelaskan situasinya," ujar Dadan.
