Basuki “Sambat” ke Purbaya, IKN Akhirnya Bakal Digelontor Dana dari 3 Sumber

Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah digunakan untuk kegiatan ritual Idul Adha 1446 H pada Jumat (6/6/2025) yang lalu | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu ia sampaikan usai menerima kunjungan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajaran di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Basuki memaparkan perkembangan pembangunan IKN pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik mulai 2028 mendatang. Purbaya, yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak awal September lalu, menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan proyek strategis nasional ini.

“Pembangunan IKN akan terus didorong, baik dari sisi anggaran negara, kemitraan dengan swasta, maupun investasi asing,” ujar Purbaya.

Ia merinci ada tiga jalur pendanaan yang dipersiapkan. Pertama, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Ketiga, dengan mendorong masuknya foreign direct investment (FDI) atau investasi asing.

Meski belum membeberkan detail angka tambahan untuk 2026, Purbaya memastikan komitmen pemerintah tidak surut. Ia mencontohkan pada 2025 pemerintah telah mengalokasikan Rp5,7 triliun dari APBN untuk mendukung pembangunan IKN, termasuk melalui proyek yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami akan menunggu arahan Presiden Prabowo. Namun arah kebijakan sudah jelas, pembangunan IKN harus dipacu lebih cepat mulai tahun depan,” imbuhnya.

Adapun kebutuhan pendanaan IKN selama periode 2025–2028 diperkirakan mencapai Rp54,8 triliun. Dengan rincian: Rp14,4 triliun untuk 2025, Rp17,08 triliun pada 2026 (dengan estimasi tambahan kebutuhan hingga Rp21,1 triliun), Rp14,64 triliun pada 2027, dan Rp2,68 triliun di 2028.

Sejauh ini, realisasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 mencapai Rp77 triliun. Terdiri dari Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun di 2023, serta pagu Rp44,5 triliun pada 2024 dengan realisasi Rp43,3 triliun hingga awal 2025.

Basuki menyambut positif jaminan dukungan tersebut. Ia menekankan, keterlibatan pemerintah pusat sangat krusial untuk memberi sinyal kepastian bagi investor. “Dengan dukungan APBN dan kepastian dari pemerintah, kami berharap pihak swasta juga semakin percaya diri untuk ikut masuk ke IKN,” ujar Basuki.

Dengan kombinasi pendanaan dari berbagai sumber, pemerintah berharap pembangunan IKN tidak hanya berlanjut, tetapi juga berjalan lebih cepat untuk mengejar target sebagai pusat pemerintahan politik pada 2028. [*] Disarikan dari sumber berita media daring