INFO TEMPO - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menghadiri pembukaan Pertemuan Teknis dan Sidang ke-39 Kelompok Kerja Bersama/Jawatankuasa Kerja Bersama (KK/JKK) Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat–Peringkat Negeri Sarawak yang digelar di Hotel Novotel Pontianak pada Rabu, 29 Juli 2026. Hal ini merupakan komitmen BNPP dalam memperkuat kolaborasi pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Forum bilateral ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman hadir bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison selaku Ketua Delegasi Indonesia. Sementara dari delegasi Malaysia hadir Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak selaku Ketua Delegasi Malaysia, Awang Mohammad Fadillah.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan bahwa forum Sosek Malindo memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan kerja sama kedua negara.
"Forum ini sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan yang responsif, serta memantapkan sinergi antardelegasi dan instansi terkait," ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan dalam sidang meliputi berbagai sektor strategis, mulai dari sosial budaya, ekonomi, perdagangan dan perhubungan, hingga keselamatan, keamanan, serta pengelolaan kawasan perbatasan. Menurut dia, kedekatan geografis dan kesamaan budaya menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan Kalimantan Barat dan Sarawak.
"Kita hanya dibatasi oleh patok batas negara. Tanahnya satu, budayanya juga relatif sama. Momentum ini kita harapkan semakin mempererat hubungan Kalimantan Barat dengan Sarawak," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat sekaligus Ketua Delegasi Indonesia Harrison mengatakan Sidang KK/JKK Sosek Malindo ke-39 diikuti 257 delegasi, terdiri atas 151 delegasi Indonesia dan 106 delegasi Negeri Sarawak. Menurut dia, tingginya partisipasi tersebut mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk terus mempererat hubungan persahabatan sekaligus memperkuat kerja sama dalam menjawab berbagai isu strategis di kawasan perbatasan.
"Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat persahabatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara," ujarnya.
Ia menjelaskan rangkaian kegiatan berlangsung pada 27 hingga 30 Juli 2026, meliputi pra-sidang, sidang tim teknis, pembukaan sidang, hingga pengenalan potensi wisata serta budaya Kota Pontianak kepada delegasi Malaysia.
Forum tahun ini, kata Harrison, memprioritaskan penguatan kerja sama kawasan perbatasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian isu ketenagakerjaan Indonesia di Malaysia, serta diplomasi budaya dan ekonomi kreatif untuk mempererat hubungan Kalimantan Barat dan Sarawak.
Di sisi lain, Ketua Delegasi Malaysia Awang Mohammad Fadillah menilai pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama lintas batas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia.
"Pertemuan ini merupakan langkah konkret dan strategis bersama dalam meningkatkan kesejahteraan kedua negara," katanya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah perkembangan yang menjadi perhatian bersama, di antaranya penyusunan SOP pemulasaran dan pengiriman jenazah lintas negara, peningkatan kapasitas pasokan listrik dari Sarawak menuju Kalimantan Barat, serta rencana pembukaan Pos Kawalan Sempadan (PKS) Telok Melano–Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk pada Agustus 2026.
Sejalan dengan agenda tersebut, BNPP RI akan terus melakukan koordinasi secara berkala dan intensif bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat dan BPPD Kabupaten Sambas guna mematangkan rencana soft launching pembukaan perlintasan PLB Temajuk–PKS Telok Melano bersama Pemerintah Malaysia. (*)
