INFO TEMPO - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat melaksanakan kegiatan Pengukuran dan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BNPP RI memperkuat perencanaan pembangunan kawasan perbatasan berbasis kondisi riil di lapangan sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sebagai dasar penyusunan rekomendasi program lintas kementerian dan lembaga.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI Brigjen TNI Topri Daeng Balaw mengatakan, pengukuran dan pemutakhiran IPKP tidak hanya bertujuan memetakan berbagai persoalan di kawasan perbatasan, tetapi juga memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.
"Kegiatan ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan, tetapi juga mendorong sinergi antar pemangku kepentingan agar pengelolaan potensi kawasan perbatasan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sesuai kondisi nyata di lapangan," ujar Topri, Jumat, 3 Juli 2026 lalu.
Perencana Ahli Muda pada Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI Dedy Yulianto menjelaskan, PPKP Long Nawang yang meliputi Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan memiliki dua indikator utama lintas batas yang menjadi perhatian, yakni aspek Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina (CIQ), serta pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan hasil pengukuran, kawasan tersebut telah memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang beserta sejumlah fasilitas pendukung. Namun, layanan CIQ terpadu belum dapat beroperasi secara optimal karena masih menunggu kesiapan pos lintas batas dan infrastruktur pendukung dari pihak Malaysia.
Pada aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan Polsek, Koramil, dan Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dinilai telah tersedia. Meski demikian, BNPP RI mencatat masih terdapat sejumlah kendala, antara lain kondisi beberapa pos pengamanan yang kurang layak, seperti Pos Pamtas Long Betaoh yang terpisah sungai dari area pengawasan, serta keterbatasan kendaraan operasional roda empat untuk mendukung patroli keamanan.
Di sektor transportasi, keterbatasan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Sebagian besar jalan penghubung antarkawasan masih berupa jalan tanah sehingga masyarakat bergantung pada kendaraan roda empat berpenggerak ganda (4WD) dengan biaya operasional yang relatif tinggi. Sementara itu, transportasi udara melalui rute Malinau–Long Apung, Tarakan–Long Apung, dan Samarinda–Long Apung masih memiliki kapasitas angkut terbatas dan bergantung pada kondisi cuaca.
Dari sisi ekonomi, belum tersedianya pasar rakyat di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan membuat masyarakat mengandalkan toko desa maupun hasil perkebunan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, kawasan ini memiliki potensi komoditas unggulan seperti padi ladang, nanas, kakao, madu, dan kayu hutan yang berpeluang dikembangkan melalui industri pengolahan.
Selain sektor ekonomi, BNPP RI juga menilai potensi pariwisata alam dan budaya di Long Nawang cukup menjanjikan, namun masih terkendala minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung. Di sektor pelayanan dasar, fasilitas pemerintahan telah tersedia, tetapi belum dilengkapi balai pertemuan umum.
Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, serta tenaga kesehatan. Rumah Sakit Tipe D di Kayan Selatan juga belum beroperasi secara optimal akibat kekurangan sumber daya manusia dan ketersediaan obat-obatan, sehingga masyarakat masih harus dirujuk ke Samarinda atau Tarakan melalui transportasi udara untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI merekomendasikan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, termasuk jalur Mahakam Ulu–Long Nawang, serta penyediaan jembatan, jaringan telekomunikasi, dan listrik yang lebih merata. Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta serta hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan kemitraan juga dinilai penting untuk mempercepat pembangunan kawasan.
BNPP RI menilai PPKP Long Nawang memiliki posisi strategis sebagai calon pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Dengan dukungan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, kawasan tersebut diharapkan mampu berkembang lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.(*)
