
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap tidak akan dihentikan, sekalipun dari hari ke hari bertumbangan korban baru dalam kasus keracunan usai menyantap menu MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan belum ada pembicaraan resmi di pemerintah untuk menghentikan program MBG. “Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar,” kata Cak Imin ketika ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Cak Imin menyebut rangkaian insiden keracunan justru harus menjadi bahan perbaikan besar-besaran bagi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program. Ia meminta BGN bergerak cepat mengurai persoalan agar kasus serupa tidak terulang. “Semua masalah yang muncul harus benar-benar dituntaskan,” ujarnya.
Ia juga merespons diplomatis mengenai usulan agar uang MBG dialihkan kepada orang tua siswa untuk mengelola sendiri menu makanan anak. Menurutnya, hal itu sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN. “Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu,” kata Ketua Umum PKB itu.
Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M. Qodari mengakui ada selisih angka kasus keracunan antara data BGN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPOM. Data BGN menunjukkan 46 kasus dengan 5.080 penerima terdampak; Kemenkes mencatat 60 kasus dengan 5.207 orang; sedangkan BPOM mendata 55 kasus dengan 5.320 korban per 10 September 2025.
Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada perbedaan angka. Menurutnya, perbedaan itu justru menunjukkan tiga instansi tersebut sedang serius memantau masalah ini.
Sementara itu, kritik terhadap MBG terus berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Kawal MBG mendorong pemerintah menghentikan sementara program ini. Mereka mendesak audit menyeluruh dan pendampingan terhadap para penerima manfaat yang dirugikan akibat kasus keracunan. “Kami mendorong program ini dihentikan sementara lalu dievaluasi total,” kata Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Eva juga menekankan pentingnya pendampingan bagi ribuan korban yang sudah terdampak. “Kami dan koalisi mendesak adanya pengawalan dan pendampingan atas kerugian penerima manfaat, khususnya korban keracunan di berbagai daerah,” ujarnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya terus berbenah. Sejak Januari hingga 22 September 2025, pihaknya mencatat 4.711 kasus keracunan MBG. Menurutnya, faktor penyebabnya beragam, mulai dari satuan pelayanan gizi yang masih baru, belum terbiasa memasak massal, hingga perubahan pemasok bahan baku.
Cak Imin memastikan pemerintah bersama DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia menegaskan tujuan utama program ini tetap untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah, sehingga perbaikan sistem harus jalan tanpa mematikan program. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.