Desak Pembatasan Porsi Dapur MBG, Komisi IX DPR Dorong Evaluasi Total Program

Ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ando

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan pemerintah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Ia menilai kapasitas produksi dapur MBG perlu dibatasi maksimal 2.000 porsi per hari agar kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat lebih terjaga.

Menurut Nurhadi, pembatasan ini bukan sekadar angka teknis, melainkan strategi untuk mencegah lonjakan kasus keracunan yang belakangan mencuat di berbagai daerah. “Kita harus realistis. Jika dapur dipaksa memasak dalam jumlah terlalu besar, risiko menurunnya kualitas dan pengawasan sanitasi jadi tak terelakkan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Politikus dari Komisi IX itu mengingatkan, tujuan awal MBG adalah meningkatkan gizi anak sekolah. Namun rangkaian kasus keracunan massal yang tercatat hingga 8.649 anak pada akhir September 2025 justru memperlihatkan adanya masalah mendasar pada pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan. “Ini sinyal keras bagi pemerintah untuk mengkaji ulang seluruh aspek penyelenggaraan MBG,” kata Nurhadi.

Kasus keracunan paling besar terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan ada 1.309 korban di daerah ini, hingga pemerintah setempat menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) pada 27 September 2025. Kejadian tersebut menyebar di sejumlah kecamatan seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor dengan gejala mual, muntah hingga sesak napas.

Nurhadi menilai penyebab utama maraknya keracunan adalah manajemen dapur yang belum tertata baik, mulai dari kompetensi kepala dapur hingga tenaga ahli gizi yang kurang memadai. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan seluruh lembaga pelaksana program segera meningkatkan standar higienitas dan sanitasi. “Kalau memang perlu, hentikan sementara dapur MBG yang belum memenuhi standar sampai investigasi selesai,” tegasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya juga menyatakan akan mengevaluasi total pelaksanaan MBG di seluruh provinsi setelah kejadian di Bandung Barat. Nurhadi menyambut baik langkah itu dan menekankan pentingnya tata kelola yang lebih hati-hati. “Program sebesar ini tak bisa dijalankan dengan pola percepatan tanpa kendali. Itu ibarat menginjak gas tanpa memegang kemudi—risikonya kecelakaan dan korban,” ucapnya.

Meski demikian, Nurhadi menegaskan dukungan penuh Komisi IX DPR terhadap program MBG. Ia optimistis dengan pembenahan menyeluruh, pengawasan ketat, dan pembatasan porsi per dapur, program ini bisa kembali berjalan lebih aman dan tepat sasaran. “Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama sebelum kita bicara soal kuantitas,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring