DPR Sindir MBG  Makan Beracun Gratis, BRIN Ciptakan Alat Deteksi Makanan Busuk

Ilutrasi anak keracunan. Seringnya terjadi kasus keracunan dalam menu MBG, DPR menyindir program tersebut dengan Makan Beracun Gratis | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Rabu (1/10/2025).

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyinggung ramainya pemelesetan nama MBG di media sosial yang kini kerap disebut “Makan Beracun Gratis” hingga “Makan Belatung Gratis”. Ia mengaku prihatin dengan maraknya konten tersebut karena bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan gizi anak.

“Kalau persepsi negatif ini terus dibiarkan, tanpa ada kampanye hitam pun masyarakat bisa enggan memberikan MBG kepada anak-anak mereka,” ujar Charles di Kompleks DPR, Senayan. Ia juga menyoroti popularitas Kepala BGN Dadan Hindayana yang belakangan ikut jadi bahan meme lantaran latar belakang keahliannya di bidang entomologi dikaitkan dengan kasus ditemukannya belatung pada nasi MBG.

Meski demikian, Charles menekankan pentingnya langkah besar dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik. Apalagi, data BGN mencatat sudah ada 6.517 penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan sejak Januari hingga September 2025, dengan lonjakan kasus pada dua bulan terakhir.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan mayoritas kasus terjadi karena dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak menjalankan standar operasional prosedur. Ia mencontohkan, ada dapur yang membeli bahan makanan jauh sebelum waktunya dan proses memasak dilakukan belasan jam sebelum makanan dibagikan. “Padahal aturan jelas, bahan dipersiapkan maksimal dua hari sebelumnya dan makanan tidak boleh lebih dari enam jam sejak dimasak hingga didistribusikan,” tegasnya.

Di sisi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyiapkan inovasi untuk mendukung program ini. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, mengungkap pihaknya sedang mengembangkan test kit sederhana untuk mendeteksi makanan basi atau terkontaminasi bakteri. Alat ini dirancang praktis, murah, dan bisa langsung digunakan dapur MBG sebelum makanan disalurkan.

“Kami berharap alat ini bisa menjadi pencegah dini agar makanan yang disajikan tetap aman. Harapannya bisa diproduksi massal tahun depan,” ujar Handoko di sela forum ilmiah di UGM, Yogyakarta.

Selain test kit, BRIN juga mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan pangan agar bahan makanan lebih tahan lama, misalnya dengan mengubah bawang segar menjadi bubuk. Inovasi ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga sekaligus memperpanjang masa simpan bahan pangan untuk dapur MBG.

Dalam forum yang sama, Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran riset di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, pemotongan bisa menghentikan penelitian penting yang sedang berjalan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kalau penelitian sudah berjalan dan menjanjikan hasil, lalu tiba-tiba dipotong, maka semuanya akan sia-sia,” kata Megawati. Ia berharap riset yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti keamanan pangan MBG, mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Dengan sorotan DPR serta dukungan inovasi riset BRIN, program MBG kini berada di titik krusial: antara mengembalikan kepercayaan publik atau tenggelam oleh persepsi negatif akibat rentetan kasus keracunan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring