2 hours ago
12
Bus transjakarta menintas di Halte Jaga Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman meminta agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat. Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal.
"Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka," ujar Ade di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pada 2023, public service obligation (PSO) untuk Transjakarta sempat dipangkas sebesar Rp 336 miliar dari usulan awal sebesar Rp 3,9 triliun. Meski demikian, layanan operasional Transjakarta tetap berjalan normal. Kemudian pada 2024, PT Transjakarta dapat menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp 9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.
Pendapatan nontiket (non-farebox) juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp 218,4 miliar atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Ade menilai, capaian tersebut menunjukkan efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
"Transjakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas," jelas anggota Fraksi PKS DPRD DKI itu
Berdasarkan laporan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta, aset Transjakarta pada 2024 sebesar Rp 7,66 triliun, dengan liabilitas Rp 2,80 triliun dan ekuitas Rp 4,86 triliun. Total pendapatan usaha pada periode yang sama mencapai Rp 4,47 triliun. Ade pun mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan transportasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi pemerintah yang sudah berjalan.
Dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD DKI Jakarta berkomitmen mendorong Pemerintah Provinsi DKI agar menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik. "Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat," ucap Ade.
