TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam rapat paripurna DPR, Selasa, 20 Mei 2025. Dia melaporkan sejumlah fakta terkait kinerja APBN 2025 per April 2025.
Berikut kinerja APBN 2025 yang disampaikan Sri Mulyani di depan para anggota DPR seperti dikutip dari Antara:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani melaporkan, APBN 2025 masih mencatatkan angka surplus sebesar Rp 4,3 triliun atau sekitar 0,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada April 2025. Capaian ini menjadi titik balik setelah sebelumnya mengalami defisit berturut-turut selama tiga bulan sejak Januari hingga Maret.
Pendapatan Membaik
Sri Mulyani menjelaskan surplus APBN mencerminkan adanya perbaikan pada setiap sisi pendapatan suatu negara, yang per April 2025 mencapai Rp 810,5 triliun atau sekitar 27 persen dari target tahun ini. Angka ini juga naik hampir Rp300 triliun dibandingkan posisi pada Maret 2025.
Pajak Sumbang Penerimaan Terbesar
Sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi Rp 657 triliun atau sekitar 26,4 persen dari target. Pajak menyumbang Rp 557,1 triliun atau sekitar 25,4 persen, dan kepabeanan serta cukai menyumbang Rp100 triliun atau sekitar 33,1 persen dari target yang telah ditetapkan.
PNBP Naik
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat dengan nilai mencapai Rp153,3 triliun atau sekitar 29,8 persen dari target tahunan, naik dari sebelumnya Rp115,9 triliun pada Maret. Menurut Sri Mulyani, tren positif pada sisi penerimaan ini mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi domestik terus menunjukkan pemulihan yang baik meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dan gejolak.
Belanja Negara juga Naik
Dari sisi belanja negara, realisasi sampai akhir April mencapai Rp 806,2 triliun atau sekitar 22,3 persen dari total target belanja negara 2025. Angka ini meningkat Rp 185,9 triliun dibandingkan realisasi pada Maret yang sebesar Rp 620,3 triliun. Sri Mulyani menekankan bahwa tingkat penyerapan belanja ini mencerminkan peran APBN dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, terutama selama periode transisi yang tengah berlangsung.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Rinciannya, belanja melalui kementerian dan lembaga mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 293,1 triliun atau 19 persen. Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp 259,4 triliun atau sekitar 28,2 persen dari target.
Keseimbangan Primer Surplus
Pemerintah mencatat keseimbangan primer yang surplus Rp173,9 triliun, menunjukkan pengelolaan fiskal yang cukup baik dalam menyeimbangkan pendapatan dan belanja tanpa bergantung penuh pada utang. Bahkan, kas negara menunjukkan surplus Rp283,6 triliun yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga APBN agar tetap menjadi alat utama dalam menyerap guncangan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, melindungi masyarakat, mendukung daya beli, serta mendorong aktivitas usaha nasional.
Pilihan Editor: Yang Hilang dalam Sejarah Indonesia versi Kementerian Kebudayaan
