(Beritadaerah-Jakarta) Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut hingga paruh pertama 2025 tidak menyurutkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah mengandalkan kekuatan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat utama untuk meredam dampak perlambatan eksternal.
Situasi ekonomi dunia terus dibayangi perlambatan akibat gesekan dagang antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra utamanya, lemahnya pemulihan di Eropa, serta stagnasi di Tiongkok yang diperparah oleh krisis sektor properti dan kebijakan tarif yang memicu ketegangan baru. Belum lagi, konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan Iran-Israel ikut menambah tekanan terhadap arus investasi dan perdagangan internasional.
Dalam laporan realisasi Semester I APBN 2025 di hadapan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa kendati tantangan fiskal semakin kompleks, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dan efektivitas pelaksanaan APBN. Pertumbuhan ekonomi domestik tercatat sebesar 4,87% (yoy) pada triwulan pertama 2025, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20, ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah selama Ramadan dan Idulfitri.
Pemerintah telah menggulirkan sejumlah stimulus, antara lain diskon listrik, insentif pajak penghasilan sektor padat karya, dukungan fiskal untuk properti, serta subsidi transportasi selama hari besar keagamaan. Pada triwulan kedua, tekanan global mulai terasa di sektor manufaktur nasional, mendorong pemerintah untuk melanjutkan rangkaian stimulus baru di bulan Juni dan Juli.
Lima bentuk dukungan diberikan: potongan tarif transportasi publik, diskon jalan tol, peningkatan bantuan sosial, subsidi upah, dan keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Pemerintah menargetkan pertumbuhan semester pertama tetap berada di kisaran 5%, dengan inflasi domestik yang masih terjaga berkat pengendalian harga pangan.
Hingga akhir Juni 2025, pendapatan negara telah mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40,3% dari target APBN. Penerimaan ini bersumber dari sektor perpajakan, PNBP, dan hibah. Kinerja pajak turut dipengaruhi kebijakan tarif baru, dinamika harga komoditas utama seperti CPO, minyak mentah, dan batu bara, serta pelunasan cukai hasil tembakau. Sementara itu, penerimaan PNBP turut terdampak oleh peralihan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara.
Belanja Negara pada periode yang sama telah direalisasikan sebesar Rp1.407,1 triliun, mencakup belanja pusat dan transfer ke daerah. Alokasi belanja diarahkan pada efisiensi operasional, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, serta penguatan jaring pengaman sosial.
Program prioritas pemerintah seperti pembangunan sekolah unggulan, revitalisasi fasilitas pendidikan, makan bergizi gratis (MBG), dan penyaluran bantuan daerah tetap dilanjutkan guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kendati demikian, defisit anggaran tercatat sebesar 0,81% terhadap PDB hingga pertengahan tahun, dan diperkirakan mencapai 2,78% pada akhir tahun, sedikit lebih tinggi dari asumsi dalam APBN. Proyeksi ini memperhitungkan tekanan pendapatan negara dan kebutuhan belanja strategis yang tidak dapat ditunda.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya pengelolaan pembiayaan negara yang bijak dan terukur, mengingat volatilitas pasar keuangan global masih tinggi. Risiko tambahan seperti dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan tantangan struktural demografi dipandang perlu diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang adaptif.
Dalam konteks ini, APBN tetap diharapkan menjadi jangkar utama untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Keseimbangan antara belanja produktif dan pengendalian defisit dijadikan kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ketidakpastian global yang masih panjang.
