Hak Angket DPRD Pati Memanas, Bupati Sudewo Dicecar, Massa Nyaris Ricuh

Ilustrasi aksi demontrasi | Pixabay

PATI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Kamis (2/10/2025), berlangsung dalam suasana tegang baik di dalam maupun di luar gedung dewan.

Sejak pagi, ratusan warga pendukung Bupati Pati Sudewo sudah memadati area pendopo dan sekitar Gedung DPRD. Sementara itu, kelompok massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang selama ini lantang menuntut agar bupati mundur, juga hadir. Situasi yang semula panas berubah ricuh ketika dua tokoh AMPB, Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok, dicegat dan nyaris dikeroyok massa pendukung bupati saat hendak memasuki gedung melalui pintu selatan.

Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi bersama ratusan personel gabungan sempat kewalahan menahan amukan massa. Teguh bahkan sempat menjadi sasaran pukul dan tendangan, sebelum akhirnya berhasil diselamatkan aparat dan melompat masuk ke area gedung dewan. “Sebanyak 500 personel kita turunkan untuk menjaga jalannya persidangan agar tidak terjadi benturan besar,” ujar Jaka Wahyudi.

Ketegangan tidak hanya berhenti di luar. Di ruang sidang, Bupati Sudewo berhadapan langsung dengan tim Pansus yang dipimpin Teguh Bandang Waluyo. Pertanyaan tajam dilontarkan seputar kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB-P2) yang dituding memberatkan rakyat.

Menjawab hal itu, Sudewo menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui mekanisme partisipasi dengan melibatkan Paguyuban Kepala Desa (Pasopati). Menurutnya, kepala desa menjadi perantara untuk menyampaikan kebijakan itu ke masyarakat.

“Saya sudah minta masukan dari Pasopati dan meminta mereka mensosialisasikan. Kalau ada warga yang merasa belum tersampaikan, itu ranah desa, bukan pemda,” jelas Sudewo.

Sudewo juga membantah bahwa kenaikan PBB-P2 bersifat seragam. Ia menyebut angka 250 persen hanya terjadi di sebagian kecil wilayah, sementara sebagian lainnya masih di bawah 100 persen. Bahkan, menurut dia, realisasi pembayaran pajak sudah menunjukkan mayoritas warga tidak keberatan.

“Ada desa yang sudah lunas 70 persen hingga 100 persen. Jadi, masalah keterlambatan pembayaran lebih karena teknis pencetakan SPPT, bukan penolakan masyarakat,” tegasnya.

Meski begitu, sidang tetap diwarnai saling serang argumen. Di luar gedung, dua kubu massa terus berhadap-hadapan dan hampir bentrok usai sidang. Polisi kembali turun tangan untuk melerai agar tidak terjadi keributan lanjutan. “Kami minta kedua pihak menahan diri demi menjaga kondusivitas Pati,” pungkas Kapolresta. [*] Disarikan dari sumber berita media daring