Jangan Mentang-mentang Dapat Proyek, BGN Bisa Polisikan Dapur MBG yang Sebabkan Keracunan Massal

Ilutrasi anak keracunan. Seringnya terjadi kasus keracunan dan kasus lainnya, warga minta program tersebut dievaluasi | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang di sisi lain mampu mendongkrak ekonomi masyarakat melalui lelang proyek dapur MBG. Namun, jangan mentang-mentang dapat proyek, sampai lupa memperhatikan kualitas menu dan memicu terjadinya keracunan massal.

Pasalnya, jika hal itu terbukti, Badan Gizi Nasional (BGN) bisa memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang.

“Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan kepolisian,” kata Nanik, Kamis (25/9/2025).

Kasus keracunan makanan MBG kembali mencuat. Kali ini belasan siswa di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap menu MBG yang diduga mengandung saus kedaluwarsa. Peristiwa ini memicu langkah cepat BGN menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang terindikasi bermasalah.

Nanik menegaskan penghentian dapur merupakan bagian dari evaluasi serius BGN terhadap standar pengolahan dan distribusi makanan MBG. Menurutnya, setiap dapur yang kedapatan bermasalah, sekecil apa pun indikasinya, akan langsung disetop sementara hingga hasil pemeriksaan resmi keluar.

“Kami akan langsung menghentikan operasi dapur, sekecil apa pun kejadian apabila itu berkait dengan kesehatan anak-anak penerima manfaat,” ujar Nanik.

Ia menambahkan, BGN juga menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan untuk memastikan sumber keracunan benar-benar teridentifikasi. Operasional dapur baru akan dibuka kembali setelah pemeriksaan laboratorium dan investigasi lapangan selesai dilakukan.

“Proses investigasi tidak hanya kami yang lakukan, tapi juga BPOM dan Dinkes agar hasilnya lebih obyektif,” tuturnya.

Sebagai langkah pencegahan, BGN juga mewajibkan seluruh dapur penyedia MBG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan daerah masing-masing. “Kami juga akan meminta dapur-dapur itu untuk memiliki sertifikat higiene yang dikeluarkan Dinkes setempat,” tegas Nanik.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut kasus keracunan massal ini. Menurutnya, investigasi perlu memastikan apakah insiden tersebut terjadi akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan dalam pengolahan maupun distribusi makanan.

“Kita juga meminta APH ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan karena kelalaian, dan mana yang mungkin ada hal-hal yang sengaja,” kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (25/9/2025).

Dasco menilai kasus keracunan berulang ini harus jadi alarm bagi BGN untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. “Kita turut prihatin terhadap kejadian yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” ujarnya.

Politikus Gerindra itu juga menegaskan DPR melalui Komisi IX akan terus mengawasi langkah evaluasi BGN, termasuk memberikan masukan dan rekomendasi agar program MBG bisa kembali berjalan sesuai tujuan awal. “Komisi teknis terkait tentu akan mengikuti perkembangan ini dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk perbaikan MBG,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring