Kebijakan Pajak Kendaraan Bobby Nasution Picu Polemik, Aceh Ingatkan Jangan Usik Hak Daerah

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik penyetopan truk berpelat Aceh (BL) oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terus bergulir dan kini menuai reaksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.

Dalam forum resmi di ruang Serbaguna DPRA, Banda Aceh, Senin (29/9/2025), Mualem meminta warganya tidak tersulut emosi menyikapi video viral saat Bobby menegur sopir truk asal Aceh di Kabupaten Langkat.

“Tak perlu ditanggapi berlebihan. Kita anggap saja seperti angin lalu atau kicauan burung. Yang rugi justru dirinya sendiri,” ucap Mualem dengan tenang, menggunakan bahasa Aceh.

Namun, ia juga memberi peringatan filosofis khas Aceh: “Kalau dijual, kita beli. Kalau gatal, kita garuk.” Maksudnya, Aceh tidak mencari masalah, tetapi siap bereaksi bila haknya diganggu. Pernyataan itu menegaskan bahwa sikap damai Aceh bukan tanda kelemahan, melainkan pilihan menjaga martabat.

Klarifikasi Bobby: Bukan Razia, Hanya Sosialisasi

Sementara itu, Bobby Nasution menjelaskan kronologi kejadian yang direkam dan viral di media sosial. Ia menyebut, insiden itu terjadi saat dirinya meninjau jalan rusak di jalur menuju wisata Tangkahan, Langkat.

Di lokasi, ia menemukan truk bertonase besar melintas, salah satunya berpelat Aceh. Bobby kemudian meminta agar pesan disampaikan ke pemilik perusahaan bahwa kendaraan yang beroperasi di Sumut sebaiknya menggunakan pelat BK.

“Tidak ada penilangan, tidak ada tindakan hukum. Kami hanya mengingatkan supaya pengusaha tahu aturan. Ini bagian dari sosialisasi, bukan razia,” kata Bobby usai rapat di DPRD Sumut.

Ia menegaskan, kebijakan itu menyasar perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut, tetapi masih mendaftarkan kendaraannya di luar provinsi. Menurutnya, hal ini mengurangi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor.

“Banyak perusahaan kerja di Sumut, tapi kendaraannya berplat luar. Akhirnya pajak masuk ke daerah lain. Padahal, jalan di Sumut yang mereka lalui justru rusak. Jadi ini soal kontribusi, bukan larangan melintas,” tegasnya.

Sorotan Publik dan Instruksi Khusus

Kontroversi ini memicu gelombang kritik dari tokoh Aceh. Ada yang menilai langkah Bobby emosional, bahkan dianggap berpotensi merusak hubungan baik Aceh–Sumut. Beberapa anggota DPRA hingga senator asal Aceh pun ikut melayangkan protes resmi.

Namun Bobby kukuh bahwa kebijakan pajak kendaraan ini bukan sesuatu yang baru. Ia mencontohkan, sejumlah provinsi seperti Riau, Jawa Barat, hingga Kalimantan sudah lebih dulu menerapkan aturan serupa.

Dalam acara peluncuran program kesehatan di Lubuk Pakam, Bobby bahkan memerintahkan bupati dan wali kota di Sumut mendata perusahaan yang beroperasi tetapi masih menggunakan pelat luar daerah.

“Ini bukan soal menaikkan pajak, melainkan menertibkan aturan yang normal. Tujuannya agar PAD Sumut kuat dan infrastruktur bisa diperbaiki,” ujarnya.

Meski demikian, dengan adanya pernyataan Mualem, tensi politik yang sempat memanas di media sosial sedikit mereda. Gubernur Aceh menekankan pentingnya masyarakat tetap bersikap tenang, sembari menunggu kejelasan kebijakan yang baru akan diberlakukan mulai 2026 mendatang. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring