(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 sebagai bagian dari strategi besar menuju visi Indonesia Emas 2045. Salah satu pendekatan yang dipilih untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperkuat transformasi perkotaan melalui pembangunan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Hal tersebut tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang memuat delapan prioritas utama pembangunan nasional. Dalam kerangka prioritas keenam, pemerintah mendorong pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, serta layak huni melalui skema pembangunan berbasis transportasi perkotaan dan konsep *Transit Oriented Development* (TOD).
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, menyampaikan bahwa pendekatan TOD dipandang sebagai langkah strategis untuk menyatukan perencanaan ruang dan transportasi ke dalam satu sistem pembangunan yang efisien dan tangguh. Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan *The Final JCC Meeting of JUTPI-3* yang berlangsung di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari kerja sama teknis antara Indonesia dan Jepang melalui program *Jakarta Urban Transportation Policy Integration Phase 3* (JUTPI-3), yang telah dimulai sejak 2022. Inisiatif ini melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi di wilayah Jabodetabek dalam mengembangkan kawasan TOD.
Tiga hasil utama dari kerja sama ini telah diidentifikasi, yakni penyusunan kebijakan pengembangan kawasan TOD, penguatan sinergi antar lembaga terkait, serta perencanaan pengembangan kawasan percontohan di tiga titik: Blok M, Depok Baru, dan Bekasi Barat.
Untuk menjaga keberlanjutan inisiatif ini, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Kawasan Perkotaan Berbasis Transit (TUPC) melalui keputusan Deputi Nomor 3 Tahun 2025. Keberadaan tim ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola serta mempercepat implementasi pembangunan kawasan perkotaan berorientasi transit di Jabodetabek.
Lebih lanjut, Deputi Rudy juga menyampaikan bahwa kelanjutan program JUTPI-3 memerlukan tindak lanjut di tingkat kebijakan. Hal ini mencakup peran aktif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) dalam mengawal hasil-hasil kerja sama, memprakarsai penyusunan kebijakan nasional lintas sektor untuk TOD, serta mengoptimalkan penggunaan Dasbor Jaringan Angkutan Umum Masa Depan yang dikembangkan dalam proyek ini.
Deputi Rudy menekankan pentingnya kesinambungan program, tidak hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga secara substansi. Semangat pembangunan kota berbasis TOD, menurutnya, perlu terus menjadi bagian dari proses perencanaan kota di masa mendatang.
Sebagai penutup agenda, dokumen hasil pertemuan atau *Minutes of Meeting* (MoM) ditandatangani oleh Deputi Rudy dan Chief Representative JICA Indonesia Office, Sachiko Takeda. Langkah ini menandai komitmen lanjutan kedua negara dalam menciptakan kota yang lebih terhubung, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.
