TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mudyat Noor, Kamis, 15 Mei 2025. Mudyat saat ini menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tersangka dalam kasus ini adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi dalam keterangan resmi pada Kamis, 15 Mei 2025.
Rita Widyasari ditangkap KPK pada 2017. Pada saat itu, Rita sedang menjalani masa jabatan keduanya sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Rita mulai menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada 2010 dan terpilih kembali pada 2015. Pada 10 Oktober 2017, Rita diganti oleh wakilnya, Edi Damansyah, setelah KPK menahan Rita dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Pada saat ini, Rita tengah menjalani hukuman untuk kasus gratifikasi, yakni pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 600 juta. Pada sidang 6 Juli 2018, hakim juga mencabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.
Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari bos PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun atau Abun untuk pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Selain itu, Jaksa menyatakan Rita Widyasari terbukti menerima gratifikasi bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebanyak Rp 110 miliar.
Pada saat ini, Rita sedang disidik dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan pencucian uang ini merupakan bagian dari pengembangan perkara gratifikasi yang menyeret Rita. Hal ini untuk mengoptimalkan asset recovery atau pengembalian hasil korupsi tersebut kepada negara.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan sejak pertengahan tahun 2024. Saat itu, Juru Bicara KPK masih Tessa Mahardika mengatakan penggeledahan dilakukan di Jakarta dan sekitarnya pada 13-17 Mei 2024. Sedangkan di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, penggeledahan dilakukan pada 27 Mei- 6 Juni 2024.
KPK menggeledah sembilan kantor dan 19 rumah. Namun, Tessa tidak merinci identitas kepemilikan kantor dan rumah tersebut. Penyidik senior KPK itu menyebut dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sebanyak 72 unit mobil dan 32 unit motor.
KPK juga menyita tanah dan bangunan di enam lokasi; uang Rp 6,7 miliar dan uang dalam bentuk mata uang USD dan mata uang asing lainnya senilai total kurang lebih 2 miliar; serta ratusan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga punya keterkaitan dengan perkara dimaksud. KPK juga menyita 91 kendaraan, lima bidang tanah ribuan meter persegi, dan 30 jam tangan mewah berbagai merek.
Pada 10 Januari 2025, KPK kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah uang baik rupiah maupun mata uang asing. Untuk rupiah sebesar Rp 350.865.006.126 (Rp 350,86 miliar). Uang ini disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya. "Dalam mata uang dolar Amerika sebesar USD 6.284.712," kata Tessa.
Uang dolar Amerika itu disita dari 15 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak pihak terkait lainnya. Terakhir dalam mata uang dolar Singapura senilai SGD 2.005.082 (SGD 2 juta) yang disita dari satu rekening atas nama pihak terkait lainnya.
"Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut di atas," ujar Tessa. Dia mengatakan KPK terus berupaya mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya.
