Masa Darurat di Sumbar Diperpanjang Sampai 22 Desember,  Pemerintah Siapkan Rp 13 T

Ilustrasi banjir | freepik

PADANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 22 Desember 2025. Keputusan itu diumumkan Gubernur Mahyeldi setelah menilai situasi di sejumlah wilayah masih memerlukan penanganan intensif.

Status darurat sebelumnya berlaku sejak 25 November dan berakhir pada Senin (8/12/2025). Namun perkembangan di lapangan membuat pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan.

“Melihat situasi, kita memperpanjang masa tanggap darurat hingga 22 Desember mendatang,” ujar Mahyeldi di Padang, Senin (8/12/2025).

Tujuh Nagari Masih Terisolasi

Hingga kemarin, sejumlah titik terdampak masih terputus aksesnya. Di Kabupaten Agam, terdapat tujuh nagari yang belum dapat dijangkau sepenuhnya akibat kerusakan infrastruktur.

Di Kecamatan Palembayan, Nagari Sipinang dengan 924 jiwa dan Nagari Sungai Puar di Jorong Data Sungai Pua dengan 700 jiwa masih membutuhkan penanganan lanjutan. Kondisi serupa terjadi di Nagari Baringin, meliputi jorong Data Baringin (800 jiwa), Data Buayan (800 jiwa), Data Kaciak (756 jiwa), dan Data Munti (825 jiwa). Adapun di Nagari IV Koto Palembayan, Jorong Lambeh masih terisolir dengan 852 jiwa.

Sementara di Kecamatan Malalak, dua nagari—Malalak Utara dan Malalak Timur—juga belum pulih. Masing-masing dihuni 2.529 dan 2.772 jiwa.

Mahyeldi meminta para kepala daerah segera mempercepat proses pemulihan setelah bencana. “Kita minta bupati dan wali kota segera melakukan langkah strategis untuk penanganan pascagempa ini,” tuturnya.

Pemerintah  Siapkan Rp 13 Triliun

Dari sisi pemulihan infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan menangani sepenuhnya proses rekonstruksi kerusakan di Sumbar.

“Kerusakan akibat jalan yang amblas dan seluruh infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat,” kata Dody saat meninjau perbaikan jalur Padang–Bukittinggi di kawasan Lembah Anai, Senin (8/12/2025). Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang turut hadir dalam kunjungan itu, menyebut total kebutuhan anggaran mencapai Rp13 triliun.

“Pak Menteri PU sudah menerima data kerusakan, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten, termasuk jembatan, irigasi, gedung perkantoran, rumah ibadah hingga sekolah. Total anggaran perbaikannya mencapai Rp13 triliun. Usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden,” terang Andre.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberi lampu hijau atas usulan tersebut. “Kita mohon doa. Insyaallah pemerintah menyetujui usulan Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Sumbar yang rusak,” ujar Andre.

Meski begitu, Dody menambahkan bahwa proses administrasi masih berjalan. “Usulan itu kemarin baru disampaikan secara lisan. Dalam waktu dekat akan disampaikan secara tertulis kepada Presiden untuk tahap rekonstruksi ini,” katanya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring