(Beritadaerah-Jakarta) Menghadapi dinamika global yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan, pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah mitigatif demi menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak internasional yang semakin kompleks.
Menjelang akhir Triwulan II-2025, berbagai sinyal perlambatan terlihat dari pelemahan aktivitas manufaktur dunia yang tercermin dalam indeks PMI global yang kembali memasuki zona kontraksi. Harga komoditas yang terus berfluktuasi juga menunjukkan kecenderungan melemah, diperparah oleh meningkatnya tensi geopolitik, termasuk konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat. Situasi tersebut sempat mendorong harga minyak naik hingga 8% sebelum akhirnya mereda.
Perdagangan dan investasi global diperkirakan hanya tumbuh tipis, bahkan dikhawatirkan berpotensi menyusut. Sejumlah institusi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pun telah menurunkan proyeksi pertumbuhan global tahun ini.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (4/7/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai situasi ekonomi global saat ini belum menunjukkan perbaikan. Ia menyebutkan bahwa revisi ke bawah terhadap pertumbuhan ekonomi global oleh lembaga-lembaga multilateral menjadi indikator penting akan perlunya antisipasi kebijakan di dalam negeri.
Meski demikian, Menkeu menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan. Inflasi inti tercatat stabil di angka 1,9%, dan kinerja ekspor masih cukup kuat, meskipun menghadapi tekanan akibat kebijakan tarif sepihak yang diumumkan Presiden Trump pada April lalu. Bahkan, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan surplus yang meningkat pada Mei.
Namun, ia tidak menampik bahwa perlambatan global mulai terasa di sektor domestik. Penurunan terjadi pada penjualan semen dan mobil, sementara aktivitas manufaktur nasional ikut memasuki zona kontraksi. Di sektor keuangan, gejolak kian meningkat seiring kombinasi tekanan geopolitik dan kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat.
Untuk menjaga momentum ekonomi, pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi tahap kedua pada Triwulan II-2025. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat selama periode libur sekolah serta merespons tekanan eksternal yang semakin berat.
Stimulus ini meliputi potongan harga tiket transportasi umum seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut dengan anggaran Rp0,94 triliun, serta insentif diskon tarif tol senilai Rp0,65 triliun melalui skema non-APBN. Pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial berupa penambahan nilai kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, dan bantuan beras 10 kilogram per bulan yang keseluruhan anggarannya mencapai Rp11,93 triliun.
Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah menyalurkan subsidi upah sebesar Rp300 ribu kepada lebih dari 17 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk kepada ratusan ribu guru di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag. Skema ini menelan anggaran sekitar Rp10,72 triliun. Selain itu, diperpanjang pula potongan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi sektor padat karya, yang bersumber dari anggaran non-APBN senilai Rp0,2 triliun.
Menkeu menyampaikan bahwa rangkaian stimulus tersebut diharapkan mampu mengimbangi tekanan global yang dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. IMF dan Bank Dunia memproyeksikan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi menekan pertumbuhan Indonesia ke level 4,7%. Oleh karena itu, intervensi fiskal ini diposisikan sebagai upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
