(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut hadir dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senin (7/7). Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyepakati berbagai asumsi makroekonomi dan sasaran pembangunan yang akan menjadi fondasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Kehadiran para pejabat lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama dalam merancang arah kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.
Menkeu menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah dan parlemen, khususnya Komisi XI, dalam merumuskan parameter-parameter penting bagi penyusunan anggaran tahun depan. Ia menilai bahwa pembahasan yang dilakukan berlangsung secara mendalam dan mencerminkan kehati-hatian dalam membaca arah perekonomian nasional dan global.
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah indikator dasar makroekonomi tahun 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di rentang 5,2% hingga 5,8%, inflasi dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS. Selain itu, tingkat bunga obligasi pemerintah (SBN) bertenor 10 tahun diperkirakan berkisar antara 6,6% hingga 7,2%.
Di sisi pembangunan sosial, pemerintah dan DPR menyepakati target pengurangan pengangguran terbuka menjadi 4,44%–4,96%, kemiskinan umum ditekan ke angka 6,5%–7,5%, dan kemiskinan ekstrem diupayakan turun hingga mendekati nol. Fokus juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan melalui penurunan ketimpangan (Gini Rasio), serta penguatan sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja formal.
Menkeu menegaskan bahwa penyusunan RAPBN 2026 akan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian fiskal dan efisiensi belanja negara. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi anggaran dan stabilitas keuangan, dengan mempertahankan defisit pada level 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat ini akan menjadi dasar awal untuk pembahasan lanjutan di Badan Anggaran DPR RI. Tahapan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa RAPBN 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan nasional, serta mampu merespons berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan geopolitik yang terus berkembang.
