Pemprov Kepri Tanggapi Keresahan Pelaku Pariwisata dan PSN

3 hours ago 7

TEMPO.CO, Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait masalah Proyek Strategis Nasional (PSN) KEK Galang Batang yang diprotes pelaku pariwisata beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Kepri meminta agar kedua sektor baik pariwisata dan investasi bisa sejalan.

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Patimura, membenarkan bahwa di sekitaran kawasan PSN terdapat spesies bawah laut yang masih bagus. "Itu kita sudah eksplor, di mana (di sekitaran kawasan PSN KEK Galang Batang) ada 450 spesies bawah laut, yang masih bagus sekitar 60 persen. Kita memang ada investasi di sana," kata Nyanyang, di Batam, Sabtu 17 Mei 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nyanyang mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan diskusi bersama dengan tokoh masyarakat, pemuda, untuk mencari solusi agar investasi di sana tidak mengganggu ekosistem yang ada. "Kita masih dalam penajajakan masalah tersebut. Kita bukan melakukan evaluasi (PSN) tetapi melakukan bersama-sama," katanya.

Diskusi tersebut, kata Nyanyang, termasuk evaluasi bersama dengan dinas lingkungan terkait dokumen Amdal PSN tersebut. "Jangan sampai investasi mengganggu ekosistem di sana. Kita akan sama-sama lihat," kata dia.

Begitu juga yang dikatakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Guntur Sakti. Menurut Guntur, kedua sektor yang bersinggungan ini, baik investasi dan pariwisata di sekitar, harus sejalan, terutama meminimalkan aspek dampak lingkungan.

"Jadi, harapan saya dengan adanya persolaan ini, keberadaan PT BAI (PSN KEK Galang Batang) menunjang sektor industri. Tetapi, di sekitar PT BAI ada ekosistem pariwisata terdampak. Jadi, bagaimana antara industri dengan ekosistem di sekitarnya juga harus membangun komunikasi dan juga koordinasi baik, sehingga semua bisa sejalan, paralel, seiring, sejalan, dengan meminimalkan aspek dampak lingkungan," kata dia.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura saat konferensi pers di Mega Mall Kota Batam, Sabtu 17 Mei 2025. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

Guntur menambahkan dalam waktu dekat akan diskusi dengan PSN KEK Galang Batang maupun pelaku pariwisata sekitar, untuk mencari solusi terbaik bagaimana mengurangi dampak, agar semua sektor berjalan. "Industri jalan dengan baik, pariwisata, ekosistem juga tumbuh dan berkembang. Saya coba menggali informasi lebih jauh, sehingga kita bisa menemukan problem solving yang baik," katanya.

Guntur juga menyebutkan bahwa pemerintah sudah menetapkan Kepri sebagai salah satu dari tiga destinasi di Indonesia dengan tema destinasi regeneratif, yaitu destinasi yang memperhatikan aspek dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. "Salah satunya, yaitu Provinsi Kepri," kata Guntur.

Keresahan pelaku pariwisata

Sebelumnya, pelaku pariwisata yang tergabung dalam Forum Pelaku Pariwisata di Kawasan Pantai Timur Pulau Bintan (PPDKPTPB) resah karena kawasan Pulau Poto, Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, akan dibangun PSN KEK Galang Batang. Mereka menyampaikan keresahan itu dengan cara melakukan ekspedisi bawah laut.

Pelaku pariwisata menegaskan bahwa kawasan di sekitar PSN ini memiliki kekayaan ekosistem yang perlu dilestarikan, termasuk menjadi lokasi wisata bawah laut. Namun, rencana pembangunan PSN GBKEK dapat mengancam ekosistem tersebut.

Menariknya dari ekspedi bawah laut tersebut, perbedaan data yang disajikan di dalam kajian dokumen Amdal GBKEK dengan kondisi nyata di lapangan.

"Dalam dokumen Amdal GBKEK disebut tutupan lamun miskin dan kondisi karang rusak, hal itu berbanding terbalik dengan yang kami temukan," kata Agung, anggota Forum PPDKPTPB.

Kalau Pulau Poto menjadi kawasan industri, tentu akan merusak lingkungan sekitar. Menurut Agung, padahal ekosistem keanekaragaman bawah laut dan darat serta kealamian dan keindahan alam merupakan nilai jual dunia pariwisata para pelaku pariwisata pantai Timur Pulau Bintan.

Tempo mencoba melakukan konfirmasi kepada Managemen PT GBKEK Santoni. Baik pesan singkat maupun telpon. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari perusahan tersebut.

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |