Penarikan Anggaran MBG oleh Menkeu Purbaya: Presiden Prabowo Kasih Lampu Hijau, Luhut Melarang

Luhut Binsar Panjaitan dan Purbaya Yudhi Sadewa | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perdebatan mengenai penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyeruak di lingkar pemerintahan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menarik dana MBG yang tak terserap.

Ia bahkan  mengklaim sudah mengantongi izin dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan justru melarang langkah itu dengan alasan serapan anggaran kini semakin membaik.

Purbaya sebelumnya menilai anggaran MBG yang mencapai Rp 71 triliun mustahil terserap penuh pada 2025. Menurutnya, dana yang mengendap sebaiknya dialihkan untuk menutup defisit atau membayar utang negara.

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil uangnya. Presiden juga sudah setuju, beliau bilang oke, bagus,” ujar Purbaya dalam sebuah media briefing di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menekankan, uang negara tidak boleh dibiarkan menganggur. Bahkan, jika serapan MBG membaik, Kemenkeu membuka peluang menambah alokasi anggaran. “Kalau Badan Gizi Nasional bisa lebih cepat menyerap, akan ditambah lagi. Tapi hitungan kami, tidak mungkin serapannya 100 persen,” imbuhnya.

Sebaliknya, Luhut menilai langkah Purbaya terlalu tergesa-gesa. Usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025), ia menegaskan penyerapan MBG justru menunjukkan tren positif.

“Serapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menkeu tidak perlu mengambil-ambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut.

Menurut Luhut, optimalisasi anggaran MBG tidak hanya soal gizi anak, tetapi juga dampak ekonomi. Ia mencontohkan, program ini sudah menyerap hingga 380 ribu lapangan kerja di tengah situasi global yang tidak stabil.

“Dana ini akan menggerakkan perekonomian di daerah. Kalau uang berputar di bawah, itu menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Kontradiksi pandangan dua pejabat ini menunjukkan tarik-menarik kepentingan di balik program prioritas pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, Purbaya ingin disiplin fiskal dengan menarik anggaran yang dinilai berisiko menganggur. Di sisi lain, Luhut berupaya menjaga agar program MBG tetap berjalan penuh, karena diyakini menjadi pengungkit ekonomi sekaligus benteng sosial.

Kini, publik menanti bagaimana sikap Presiden Prabowo menyikapi silang pendapat dua orang dekatnya tersebut. Apakah restu yang ia berikan pada Menkeu tetap berlaku, ataukah ia sejalan dengan keyakinan Luhut bahwa anggaran MBG akan terserap optimal hingga akhir tahun. [*] Disarikan dari sumber berita media daring