(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah telah menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp24 triliun, namun para analis menilai bahwa keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh percepatan realisasi anggaran negara pada paruh kedua 2025.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa meskipun daya beli masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tekanan deflasi dan lesunya ekonomi global membuat pengaruhnya belum signifikan terhadap pertumbuhan menyeluruh.
“Stimulus awal yang diarahkan ke sektor transportasi, bantuan upah, jaring pengaman sosial, dan insentif iuran memang penting sebagai landasan. Namun, agar pemulihan benar-benar terasa, belanja pemerintah perlu dipacu setelah sempat tertunda karena pergeseran prioritas anggaran,” terang Fakhrul, Kamis (5/6/2025).
Data deflasi bulanan sebesar -0,37 persen pada Mei 2025 menurutnya menandakan permintaan domestik yang masih lemah. Fakhrul menekankan pentingnya percepatan belanja fiskal untuk menghindari dampak lanjutan terhadap sektor riil.
“Pengaktifan kembali proyek dan program pemerintah akan membuka lapangan kerja, terutama di sektor yang selama ini paling terdampak, seperti konstruksi, perdagangan, dan perhotelan,” tambahnya.
Lebih jauh, Fakhrul mengungkapkan bahwa pelaku pasar tengah mencermati sinyal kebijakan fiskal yang konkret dari pemerintah. Realisasi belanja yang meningkat dan tepat sasaran diyakini akan mengembalikan kepercayaan investor, termasuk investasi asing.
“Investor domestik maupun global saat ini berada dalam posisi wait and see. Mereka menunggu kejelasan arah fiskal pemerintah. Rilis APBN Kita selanjutnya sebaiknya mampu menegaskan komitmen tersebut,” ujarnya.
Dengan asumsi belanja negara dapat dikelola dengan efisien untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi, Fakhrul memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi menguat di bawah Rp16.000 per dolar AS, sementara IHSG bisa terdorong menuju level 7.750 dalam waktu dekat.
Namun ia menggarisbawahi bahwa hal tersebut hanya akan tercapai jika eksekusi belanja negara dilakukan secara tepat, cepat, dan transparan.
“Efektivitas belanja publik tidak semata ditentukan oleh besarannya, tetapi juga oleh kecepatan penyaluran, ketepatan sasaran, serta dampak riil terhadap perekonomian. Inilah yang sedang dinantikan pelaku usaha,” pungkas Fakhrul.
