2 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum mengetahui program gerakan rereongan sapoe sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama satu hari seribu yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia mengaku masih menunggu surat edaran dari Pemprov Jabar.
"Belum tahu. Saya menunggu surat edaran dari beliau dulu, secara tertulis beserta juknisnya," ucap dia di Balai Kota Bandung, Senin (6/10/2025).
Ia menuturkan pihaknya ingin memastikan agar pengumpulan dana dari masyarakat dilakukan dengan pertanggungjawaban yang benar. Selain itu sesuai standar administrasi yang dibuat oleh Pemprov Jabar.
"Kami ingin memastikan pengumpulan dana dari masyarakat ini bisa dilakukan dengan pertanggungjawaban yang benar, sesuai dengan standar administrasi yang akan dibuat oleh pemerintah provinsi," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan donasi Rp 1.000 per hari untuk masyarakat. Tidak hanya untuk ASN di lingkungan Pemprov Jabar, surat edaran tersebut ditujukan untuk bupati dan wali kota se Jawa Barat serta Kantor Kemenag Jabar.
Surat edaran tersebut bernomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang gerakan rereongan sapoe sarebu (poe ibu) (gerakan bersama-sama sehari seribu). Surat tersebut dibuat tertanggal 1 Oktober tahun 2025 kemarin.
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal.
Gerakan tersebut dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang mengadu ke rumah Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang.
"Ya yang pertama gerakan sapoe sarebu (poe ibu) gerakan masif yang digagas pak gubernur untuk menyikapi kejadian beberapa masyarakat Jawa Barat di luar Jawa Barat yang secara ekonomi keterbatasan dan tidak ada tempat untuk mencari bantuan makanya bergerak ke pak gubernur lalu mereka ke lembur Pakuan," ucap Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi, Sabtu (4/10/2025).
