(Beritadaerah–Jakarta) Pemerintah menyatakan bahwa sebanyak 9.700 anak dari berbagai wilayah di Indonesia telah terdata sebagai calon peserta didik untuk program Sekolah Rakyat, yang akan mulai digelar pada Juli 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang menyebut angka tersebut sebagai awal dari perluasan akses pendidikan untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam penjelasannya, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menuturkan bahwa proses persiapan terus dilakukan secara bertahap. Dari total 100 lokasi Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi tahun ini, 63 di antaranya telah siap menerima siswa mulai 14 Juli mendatang, sementara sisanya dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Juli hingga awal Agustus.
Menjelang dimulainya kegiatan belajar, pemeriksaan kesehatan terhadap calon peserta didik juga mulai digelar di berbagai titik oleh Kementerian Kesehatan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang akan tinggal di asrama Sekolah Rakyat dalam keadaan sehat dan tidak membawa risiko penularan penyakit. Gus Ipul menambahkan, apabila ditemukan masalah kesehatan, maka siswa tersebut akan mendapatkan perawatan terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan belajar.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan dan perlindungan sosial. Sekolah ini dirancang secara khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan kesempatan pendidikan.
Menurut rencana, pemerintah juga akan menggandakan jumlah Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026, menjadikannya 200 titik di seluruh Indonesia. Target tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk memperluas jangkauan program ini sebagai strategi pengentasan kemiskinan.
Tidak hanya fokus pada anak-anak, Kementerian Sosial juga mempersiapkan pendekatan pemberdayaan ekonomi bagi para orang tua siswa. Mereka yang berminat menjalankan usaha kecil akan diberikan pelatihan dan dukungan permodalan guna membantu keluarga mencapai kemandirian ekonomi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Mensos saat mengunjungi keluarga salah satu calon siswa, Hefi Nuryuni, di Kabupaten Bandung. Dalam kunjungannya, ia juga menyoroti kondisi tempat tinggal keluarga tersebut yang tidak layak huni. Pemerintah pun menyampaikan rencana untuk memperbaiki atau merelokasi tempat tinggal mereka melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Keluarga Hefi termasuk dalam kelompok masyarakat miskin ekstrem atau desil pertama berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kepala keluarga, Herman Hermawan, sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang dari satu juta rupiah per bulan. Keadaan inilah yang membuat mereka masuk dalam sasaran utama program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi pemerintah.
Program Sekolah Rakyat, dengan pendekatan pendidikan dan pemberdayaan keluarga, menjadi cerminan komitmen negara dalam membangun keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan menyeluruh.
