3 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 2020-2025 M Romahurmuziy menerima kesepakatan damai atau islah antara kepemimpinan PPP kubu Muhamad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
Kesepakatan damai terkait hasil Muktamar ke-X PPP itu diumumkan di kantor Kementerian Hukum, Senin (6/10) dan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rommy mengatakan keputusan islah tersebut didasari oleh kesepakatan dan kompromi dari kedua belah pihak. Ia menyebut di dalam politik kesepakatan dan kompromi jauh lebih bernilai dari peraturan tertulis yang ada.
"Dalam politik, kompromi dan kesepakatan para pihak, letaknya di atas peraturan. Karena pada dasarnya, peraturan dibuat sebagai titik pijak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10).
Ia mengaku menyambut baik keputusan islah yang telah diambil itu. Apalagi, kata dia, tujuannya agar dapat segera tercapai perdamaian dan tidak ada anggota DPRD dan DPW/DPC PPP yang dipecat buntut dualisme kepemimpinan.
Rommy juga berterimakasih kepada Kementerian Hukum karena bisa memfasilitasi dan memberikan jalan keluar secara cepat terkait problem dualisme yang sempat terjadi di PPP.
Di sisi lain, ia tidak menampik apabila keputusan islah ini tidak akan memuaskan dan membuat semua kader PPP. Hanya saja, Rommy meminta agar tidak perlu dilanjutkan lewat proses hukum atau gugatan ke PTUN.
Rommy lantas mengajak seluruh kader PPP untuk fokus melakukan konsolidasi internal agar bisa mengembalikan kepercayaan publik.
"Selaku Ketua Majelis Pertimbangan PPP 2020-2025, saya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan ishlah ini," tuturnya.
"Atas nama keluarga besar PPP, saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kegaduhan selama sepekan terakhir yang tersiar di media akibat Muktamar X PPP," imbuhnya.
Sebelumnya Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto mengambil jalan islah atau damai usai dualisme kepemimpinan mereka berdasarkan hasil Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta, 26-27 September lalu.
Lewat kesepakatan itu, Mardiono resmi disahkan sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030 dan Agus sebagai wakil ketua umum. Sedangkan, di posisi sekretaris jenderal diisi Taj Yasin dan bendahara umum ada Imam Fauzan Amir.
"Hari ini saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum yang baru dimana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi ketua umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi wakil ketua umum, kemudian Pak Gus Taj Yasin menjadi sekretaris jenderal dan Fauzan menjadi bendahara umum ya," kata Supratman.
(fra/tfq/fra)
