SK Sah ke Mardiono, Upaya Kudeta Kantor PPP Dinilai Ilegal

wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Suhu politik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menghangat. Polemik kepemimpinan partai berlambang Ka’bah itu membuat kantor DPP PPP di Jakarta Pusat terancam menjadi rebutan.

Hingga kini, Kementerian Hukum dan HAM masih mengakui Muhamad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Status hukum itu, menurut jajaran DPP, sudah cukup jelas untuk menepis klaim sepihak dari pihak yang ingin menggoyang kursi kepemimpinan.

“Secara legal, kewenangan penuh masih di tangan Pak Mardiono. Tidak ada dasar hukum bagi pihak mana pun untuk melakukan pengambilalihan paksa,” ujar Ketua DPP Bidang Hukum, Andi Surya, Selasa (30/9/2025).

Andi menyebut ada indikasi upaya perebutan kantor DPP yang dibarengi dengan intimidasi di media sosial. PPP, lanjutnya, sudah menyerahkan bukti ancaman itu ke aparat kepolisian dan meminta dukungan penuh agar tidak terjadi bentrokan fisik di lapangan.

“Ini rumah bersama kader PPP, bukan milik kelompok tertentu. Kalau ada yang coba merampas, jelas itu tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, suara dukungan kepada Mardiono juga datang dari Majelis Pakar PPP Jawa Barat. Yudi, salah satu tokoh senior, menegaskan bahwa SK Kemenkumham adalah keputusan final yang wajib diterima semua kader.

“Muktamar X di Mercure itu sah, dan SK Mardiono adalah konsekuensi hukumnya. Penolakan terhadap SK hanya memperpanjang luka lama,” kata Yudi, Kamis (2/10/2025).

Ia mengingatkan, konflik yang terus berulang di PPP tak lepas dari manuver segelintir figur yang sama sejak era Suryadharma Ali, Romahurmuziy, hingga Suharso Manoarfa. Menurutnya, bayang-bayang Rommy selalu menjadi sumber kegaduhan.

“Dari dulu selalu begitu, Rommy yang bikin gaduh. Dari zaman SDA, Suharso, sampai Mardiono sekarang. Jangan biarkan satu orang mengobok-obok partai terus-menerus,” ujarnya blak-blakan.

Menurut Yudi, basis pesantren di Jawa Barat sejauh ini solid berada di belakang Mardiono. Karena itu, ia mengimbau agar seluruh pengurus DPW bisa bersikap legowo, menutup pintu konflik, dan mengarahkan energi kader untuk menguatkan PPP di mata publik.

“Lawan kita bukan sesama kader, tapi bagaimana PPP bisa kembali diperhitungkan publik. Rekonsiliasi adalah jalan terbaik,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring