Unik! Tolak Program MBG, Emak-emak di Jogja Ini Gelar Aksi Pukul Panci

Ratusan siswa SD Negeri Dukuh 03 Sukoharjo, mengalami mual-mual usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (16/01/2025). Ando

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Suasana di Bundaran UGM, Sleman, Jumat (26/9/2025) sore mendadak riuh oleh dentingan panci dan teflon. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam gerakan Suara Ibu Indonesia turun ke jalan menyuarakan protes keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memicu kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Aksi yang dinamai Kenduri Suara Ibu Indonesia ini menghadirkan ibu rumah tangga, akademisi, pegiat sosial, seniman, hingga aktivis lintas isu. Dengan kompak mereka memukul-mukul panci, alat masak yang selama ini identik dengan peran ibu menyediakan makanan sehat bagi keluarga. “Simbol ini kami pilih sebagai tanda keprihatinan mendalam atas ribuan anak yang sakit akibat MBG,” kata pegiat Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih, di lokasi.

Kalis menyebutkan, berdasarkan catatan sejumlah lembaga, kasus keracunan akibat MBG sudah menyentuh ribuan anak sejak awal program berjalan. “Menurut JPPI, korban mencapai 8.000 orang. Sementara data CISDI per malam tadi menyebut 6.618 kasus,” ujarnya. Menurutnya, selama ini pemenuhan gizi anak di tingkat keluarga sudah berjalan baik. Namun, pola pelaksanaan MBG yang terpusat justru membuat anak-anak menjadi korban.

Para peserta aksi membawa poster bernada protes seperti “Hentikan MBG,” “MBG = Makan Beracun Gratis,” hingga “Guru Mengajar, Bukan Nyinom Dadakan.” Mereka menilai kebijakan MBG dilakukan secara sentralistik dan militeristik sehingga tidak selaras dengan program gizi yang sudah ada di daerah. “Kami tidak menerima pernyataan pemerintah yang ingin memperbaiki sambil jalan. Kami meminta evaluasi total dengan menghentikan program ini,” tegas Kalis.

Dalam pernyataan sikapnya, Suara Ibu Indonesia mengajukan lima tuntutan utama. Pertama, menghentikan program MBG yang sentralistik. Kedua, meminta pertanggungjawaban Presiden, Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penyedia dapur MBG yang dinilai lalai. Ketiga, mendesak BGN membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus keracunan dan membuka transparansi sesuai mandat UU Kesehatan, sekaligus memastikan hak pemulihan bagi korban. Keempat, meminta pemerintah mengusut praktik rente dan dugaan korupsi yang menyertai program ini. Kelima, mengembalikan peran pemenuhan gizi anak kepada komunitas dan pemerintah daerah.

“Anak-anak tidak boleh jadi kelinci percobaan,” ujar Kalis. “Kita berbicara tentang nyawa generasi masa depan. Itu sebabnya kami mendesak hentikan program ini sekarang juga.” [*] Disarikan dari sumber berita media daring