(Beritadaerah-Jakarta) Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebutkan bahwa kondisi stabilitas keuangan nasional pada triwulan II tahun 2025 masih terjaga di tengah tekanan global. Hasil rapat berkala yang disampaikan di Jakarta, Senin (28/7/2025), mengungkapkan bahwa pengelolaan utang luar negeri (ULN) pemerintah tetap terkendali dan diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2025 tercatat sebesar USD210,1 miliar. Angka ini tumbuh 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal I 2025 yang sebesar 7,6 persen. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh derasnya arus masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring tingginya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Pihak BI menjelaskan, pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan. Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar utang digunakan untuk menopang jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (19,0 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,9 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen). Hampir seluruh komposisi utang tersebut didominasi jangka panjang, yakni 99,9 persen dari total ULN pemerintah, sehingga risikonya relatif rendah.
Sementara itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah berencana menambah pembiayaan utang baru sebesar Rp781,86 triliun. Jumlah tersebut akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, dengan porsi terbesar berasal dari SBN senilai Rp749,19 triliun.
Di sisi lain, pembiayaan melalui pinjaman neto diproyeksikan sebesar Rp32,6 triliun, atau turun drastis dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp130,3 triliun. Pinjaman dalam negeri direncanakan bernilai negatif Rp6,5 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri neto dipatok Rp39,2 triliun.
Adapun pemerintah menetapkan target penerimaan negara tahun 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan naik 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun.
Berdasarkan data RAPBN, rencana penarikan utang baru 2026 ini menjadi yang tertinggi sejak 2021 ketika pemerintah menarik Rp870,5 triliun untuk menanggulangi dampak pandemi. Meski demikian, jumlah tersebut tetap lebih besar dibanding penarikan utang pada 2022, 2023, 2024, maupun outlook 2025.
