7 hours ago
32
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons hijrahnya Wali Kota Cimahi, Ngatiyana ke Partai Golkar. Sekretaris DPW PKB Jawa Barat, Acep Jamaludin mengatakan, pihaknya mengaku terkejut dengan keputusan tersebut.
Ngatiyana baru saja ditetapkan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Ckmahi melalui Musyawarah Daerah (Musda). Sebelum hijrah ke Golkar, Ngatiyana diketahui merupakan kader PKB yang mengusungnya di Pilkada 2024.
"Kami terkejut dan menyesalkan keputusan Pak Ngatiyana. Beliau kader yang diusung PKB, dimenangkan PKB bersama koalisi, dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum sebagai pengurus DPW PKB Jawa Barat," kata Acep saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).
Dia mengungkapkan, komunikasi dari Ngatiyana soal rencana kepindahan itu baru diterima DPW PKB Jawa Barat pada Ahad (20/9/2026) melalui sambungan telepon. Artinya, kabar tersebut sampai ke struktur partai kurang dari 24 jam sebelum Musda Golkar digelar.
"Beliau menghubungi kami by phone hari Minggu sore, 20 September 2026. Sehari sebelum Musda. Jadi memang kami baru tahu sebatas itu," ucap Acep.
Meski demikian, PKB tidak akan mempersoalkan pilihan politik Ngatiyana. Menurutnya, berpindah partai adalah hak setiap warga negara dan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Wali Kota Cimahi pun secara otomatis bukan lagi kade PKB.
"Pilihan Pak Ngatiyana adalah hak politik beliau dan PKB menghormatinya, sebagaimana dulu kami juga menghormati ketika beliau berpindah dari PDI Perjuangan ke PKB," ucapnya.
Acep melanjukan, pihaknya memang tidak membebankan Ngatiyana untuk menjadi Ketua DPC PKB Kota Cimahi. Hal itu dilakukan agar dirinya fokus bekerja sebagai kepala daerah di Kota Cimahi. Terutama untuk mengentaskan masalah pengangguran.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka Kota Cimahi mencapai 8,97 persen, atau sekitar 27.979 orang. Angka itu jauh melampaui tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat yang tercatat 6,74 persen pada Februari 2025, padahal Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan pengangguran tertinggi secara nasional.
"Sejak beliau terpilih, amanat PKB hanya satu, fokus melayani dan menyelesaikan persoalan Kota Cimahi. Yang paling utama pengangguran, baru kemudian kemiskinan, banjir, kemacetan, dan permukiman. Karena itu kami tidak menjadikan beliau ketua di PKB, supaya tidak direpotkan urusan mengurus partai dan bisa penuh bekerja untuk rakyat," kata Acep.
