KEMENTERIAN Perhubungan menyiapkan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, mulai melayani pesawat jet pada 17 Agustus 2026 melalui skenario bertahap sebelum mencapai operasional penuh pada 17 September 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya mendorong percepatan layanan operasional dilakukan berdasarkan dua skenario reaktivasi dengan target waktu operasional yang berbeda. "Kami telah menyiapkan dua skenario. Skenario pertama ditargetkan mulai melayani pesawat jet pada 17 Agustus 2026. Sedangkan skenario kedua ditargetkan mencapai operasional penuh pada 17 September 2026," kata Lukman dalam keterangan sebagaimana terkonfirmasi di Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026, seperti dikutip Antara.
Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan mendorong PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports selaku penyelenggara pelayanan operasional bandar udara untuk mempercepat pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
"Kami mendorong PT. Angkasa Pura Indonesia untuk segera menindaklanjuti pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional," ujarnya.
Dia menyampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan kajian operasional dan safety assessment sebagai dasar pelaksanaan reaktivasi bandar udara.
Selanjutnya, tindak lanjut pemenuhan kesiapan operasional menjadi tanggung jawab PT. Angkasa Pura Indonesia sebagai operator bandar udara. "Seluruh proses tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil," ujar Lukman.
Pada skenario pertama, Bandara Husein Sastranegara direncanakan melayani penerbangan menggunakan pesawat jet dengan operasi minimal, penerbangan bisnis, dan penerbangan carter dengan dukungan kesiapan infrastruktur dasar.
Sementara itu, pada skenario kedua, bandar udara ditargetkan dapat melayani pesawat jet kategori Boeing 737-800 dan Airbus A320 melalui penerapan sistem slot manajemen untuk memastikan kapasitas operasional berjalan secara aman, tertib, dan efektif.
Untuk mendukung target tersebut, PT. Angkasa Pura Indonesia didorong segera memenuhi berbagai kebutuhan pada sisi darat (landside) maupun sisi udara (airside).
Pekerjaan yang perlu dipercepat antara lain meliputi overlay runway dan taxiway, rekonstruksi rigid apron serta overlay flexible apron, perbaikan atap terminal dan waterproofing, serta penyempurnaan berbagai fasilitas pelayanan penumpang.
Dari aspek keselamatan penerbangan, DIrektorat Jenderal Perhubungan Udara juga mendorong PT. Angkasa Pura Indonesia untuk segera memenuhi persyaratan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kategori 7.
Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui mobilisasi kendaraan Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) dari Bandar Udara Kertajati setelah selesainya operasional pemulangan jemaah haji, disertai penguatan personel PKP-PK.
Sementara itu, kebutuhan peralatan pendukung lainnya diharapkan dapat dipenuhi melalui optimalisasi dan mobilisasi aset yang telah tersedia tanpa pengadaan baru, sehingga proses reaktivasi dapat berlangsung lebih efisien.
Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama PT. Angkasa Pura Indonesia, TNI Angkatan Udara melalui Komandan Lanud Husein Sastranegara, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, mengingat operasional Bandara Husein Sastranegara dilaksanakan secara bersama (shared use).
Lukman berharap melalui koordinasi yang intensif dan komitmen seluruh pihak, PT. Angkasa Pura Indonesia dapat memastikan Bandara Husein Sastranegara kembali beroperasi sesuai target pada masing-masing skenario.
"Dengan tetap menjamin aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil," kata Lukman.
Bandara Husein Sastranegara memiliki karakteristik khusus dengan landas pacu sepanjang 2.220 x 45 meter serta merupakan bandar udara yang digunakan secara bersama dengan TNI Angkatan Udara.
