DIREKTUR Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar bersurat kepada Russell Group of Universities, asosiasi 24 universitas riset elite di Inggris. Dia meminta asosiasi tersebut mempertimbangkan risiko kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam proyek pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia (URI).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sebelumnya, Media dihubungi perwakilan Russell Group beberapa bulan lalu. Russell Group mengaku dihubungi pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan pengajar bagi 10 Universitas Republik Indonesia yang direncanakan dibangun dalam dua tahun. Mereka bertanya kepada Media apakah rencana itu memungkinkan.
Media menilai rencana pembangunan Universitas Republik bukan prioritas kebijakan yang tepat. Dia mengingatkan Russell Group mengenai sejumlah risiko kerja sama tersebut, salah satunya persoalan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
"Sekarang lagi uji materi di MK mengenai kesejahteraan pengajar," kata Media saat dihubungi Tempo, Jumat, 24 Juli 2026.
Media yang pernah menempuh pendidikan master dan PhD di University of Manchester, salah satu kampus anggota Russell Group, mengatakan pengalaman menempuh pendidikan di Inggris memberinya gambaran mengenai pentingnya kualitas akademik dan integritas institusi pendidikan.
Karena itu, dalam suratnya kepada Russell Group, Media mengaku khawatir ketika mendengar rencana kerja sama antara Russell Group dan pemerintah Indonesia dalam proyek Universitas Republik.
"Kami mendukung penuh penguatan kerja sama akademik antara Indonesia dan Inggris. Namun, kami meyakini bahwa inisiatif khusus ini didasarkan pada prioritas kebijakan yang kurang tepat," kata dia.
Menurut Media, Indonesia tidak kekurangan universitas. Saat ini terdapat 4.303 institusi pendidikan tinggi untuk populasi sekitar 285 juta jiwa atau sekitar satu institusi pendidikan tinggi untuk setiap 66 ribu penduduk. Rasio tersebut, kata dia, lebih tinggi dibandingkan Jepang yang mencapai satu universitas untuk setiap 153 ribu penduduk, Australia 159 ribu penduduk, dan Inggris 418 ribu penduduk.
"Banyak universitas di Indonesia yang saat ini beroperasi di bawah kapasitas dan kesulitan menarik mahasiswa," kata dia.
Media mengatakan tantangan utama pendidikan tinggi Indonesia bukanlah jumlah kampus, melainkan minimnya investasi pada dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, dan peningkatan kualitas institusi. Menurut dia, pembangunan 10 universitas baru berpotensi mengalihkan anggaran triliunan rupiah dari kebutuhan yang lebih mendesak.
Media mengakui alasan Indonesia membutuhkan lebih banyak dokter merupakan persoalan yang valid. Namun, dia menilai perluasan kapasitas fakultas kedokteran yang sudah ada akan lebih efektif dan efisien dibandingkan mendirikan universitas baru.
"Kolaborasi dengan universitas-universitas Inggris sudah dapat dilakukan melalui institusi-institusi yang telah ada di Indonesia," kata dia.
Dia juga menyoroti persoalan kesejahteraan dosen. Menurut Media, pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp 5,7 triliun untuk tunjangan profesi dosen pegawai negeri sipil (PNS) yang belum dibayarkan.
"Media juga baru-baru ini melaporkan bahwa lebih dari separuh dosen di Indonesia membiayai riset mereka sendiri menggunakan dana pribadi," kata dia.
"Dalam kondisi seperti ini, membangun 10 universitas baru berisiko memperburuk ketegangan di sektor pendidikan tinggi Indonesia," lanjutnya.
Selain persoalan kesejahteraan tenaga pendidik, Media menyoroti potensi beban fiskal dari proyek tersebut. Dia mengatakan Indonesia saat ini menghadapi keterbatasan anggaran.
"Banyak akademisi dan ahli kebijakan mempertanyakan apakah ini merupakan penggunaan sumber daya publik yang tepat," kata dia.
Media meminta Russell Group mencari perspektif independen sebelum berkomitmen dalam proyek tersebut. Dia menyarankan asosiasi itu berkomunikasi dengan peneliti Indonesia, pemimpin universitas, asosiasi akademik, serta cendekiawan Indonesia yang bekerja di Inggris.
"Wawasan mereka akan memberikan pemahaman yang lebih seimbang mengenai kebutuhan pendidikan tinggi Indonesia di luar presentasi resmi pemerintah," kata dia.
Menurut Media, kerja sama tersebut berisiko memperburuk kesejahteraan dosen, memperdalam ketegangan yang sudah ada, dan semakin mempolarisasi sektor pendidikan tinggi Indonesia. Dia juga mengingatkan adanya risiko terhadap reputasi Russell Group.
Kepada Tempo, Media mengatakan masih menunggu jawaban dari Russell Group. Tempo telah menghubungi Russell Group melalui alamat email resminya, tetapi belum memperoleh respons. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga belum merespons permintaan konfirmasi.
Sebelumnya, pada Rabu, 22 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Yos Sunitiyoso, guru besar bisnis Institut Teknologi Bandung, dilantik sebagai wakil gubernur.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Seusai pelantikan, Donny mengatakan Universitas Republik Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi baru yang dirancang untuk mendidik calon pejabat pemerintahan dan pemimpin badan usaha milik negara (BUMN).
"Bapak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan," ujarnya, Rabu.
Menurut Donny, Universitas Republik Indonesia berencana mendirikan 10 kampus. Para lulusannya akan memperoleh gelar akademik sebagaimana lulusan perguruan tinggi lainnya.
