Danantara Wajibkan Laporan Ekspor Mulai 1 Juni, Susunan Manajemen DSI Belum Jelas

Dony Oskaria | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah mulai menerapkan skema baru pengelolaan ekspor komoditas melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) per 1 Juni 2026.

Namun di tengah dimulainya kebijakan strategis tersebut, publik masih belum mengetahui siapa saja figur yang akan mengendalikan BUMN ekspor yang digadang-gadang menjadi tulang punggung tata kelola ekspor nasional itu.

Hingga sehari menjelang masa transisi operasional, jajaran lengkap manajemen PT DSI masih dalam proses penyaringan. Danantara Indonesia menegaskan seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan perusahaan baru tersebut diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan proses rekrutmen dan seleksi masih berjalan. Menurutnya, Danantara tidak ingin terburu-buru dalam menentukan figur yang akan memegang peran strategis di perusahaan tersebut.

“Kami sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumberdaya Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers persiapan operasional PT DSI di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Sebelumnya, Danantara telah memperkenalkan Luke Thomas Mahony, warga negara Australia yang pernah menjabat Direktur PT Vale Indonesia Tbk, sebagai pimpinan PT DSI. Namun posisi-posisi penting lainnya masih menunggu hasil seleksi.

Dony menyebut sejumlah nama baru kemungkinan akan diumumkan pada pekan pertama masa transisi operasional perusahaan.

“Mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian dari tim,” katanya.

Untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, Danantara menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal turut dilibatkan dalam proses penentuan personel.

“Kami juga dibantu oleh Kementerian Keuangan, menempatkan orang juga di antara sumber daya Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal,” ujar Dony.

Menurutnya, pembentukan manajemen PT DSI tidak hanya menjadi kewenangan Danantara semata, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini berkaitan dengan tata kelola ekspor nasional.

Keterlibatan banyak pihak tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal itu dinilai penting mengingat PT DSI akan memegang peran sentral dalam skema ekspor satu pintu yang tengah disiapkan pemerintah.

Dengan tugas strategis tersebut, keberhasilan PT DSI tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibangun, tetapi juga oleh kualitas para pengelola yang akan berada di balik roda organisasi perusahaan. Pemerintah pun menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa pembentukan BUMN ekspor ini benar-benar mampu memperbaiki tata kelola perdagangan luar negeri, bukan sekadar menghadirkan birokrasi baru dalam rantai ekspor nasional. [*] Disarikan dari sumber berita media daring