Di KTT BRICS Prabowo Bicara Memberi Makan Rakyat, di Dalam Negeri Keracunan MBG Terus Bermunculan

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ada ironi yang sulit diabaikan ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang cara membangun bangsa yang tangguh dan mandiri di panggung KTT BRICS.

Di New Delhi, Prabowo menyebut kemampuan negara memberi makan rakyat sebagai salah satu sumber kekuatan bangsa. Namun faktanya di dalam negeri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalannya masih terus diwarnai kasus dugaan keracunan massal.

Rentetan kasus itu bahkan kembali bermunculan dalam beberapa pekan terakhir. Pada awal September 2026, sedikitnya tujuh kasus dugaan keracunan terkait MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dengan jumlah korban lebih dari 2.000 orang.

Kasus-kasus tersebut menjadi catatan penting ketika Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS 2026 justru menempatkan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyat sebagai fondasi kemandirian nasional.

KTT tersebut berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026), dan dihadiri sejumlah pemimpin negara, di antaranya Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta para kepala negara dan pemerintahan negara anggota BRICS lainnya.

Di hadapan para pemimpin negara tersebut, Prabowo membawa gagasan bahwa kekuatan sebuah negara seharusnya tidak hanya diukur dari posisi dan pengaruhnya dalam percaturan internasional. Kekuatan itu, menurut dia, harus terlebih dahulu dibangun dari dalam negeri.

“Kekuatan selalu berawal dari rumah, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat kita, untuk menyediakan energi yang mereka butuhkan, untuk mendidik anak-anak kita, dan untuk memberi mereka kesempatan untuk sejahtera. Itulah cara kita membangun bangsa yang tangguh dan benar-benar mandiri,” ujar Prabowo dalam sesi terbatas KTT BRICS, sebagaimana dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi relevan untuk dilihat dalam konteks program MBG di Indonesia. Sebab, di satu sisi pemerintah menjadikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari agenda besar pembangunan sumber daya manusia. Di sisi lain, persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut masih berulang.

Laporan mengenai dugaan keracunan MBG muncul di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat, hingga Sulawesi Selatan. Bahkan, sejumlah kasus terjadi hampir bersamaan pada awal September dengan jumlah korban yang mencapai ribuan.

Di Sidoarjo, misalnya, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG. BGN kemudian menyebut adanya persoalan dalam proses pendistribusian makanan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah makanan yang didistribusikan lebih dari empat jam setelah selesai dimasak.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bahkan menyampaikan permintaan maaf terkait kasus tersebut dan mengakui adanya kelalaian yang menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan.

Rentetan persoalan itu membuat gagasan tentang “memberi makan rakyat” tidak berhenti pada soal tersedianya makanan. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi, dan mampu memenuhi tujuan program tanpa justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerimanya?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena jumlah korban yang dilaporkan terus bertambah. Amnesty International Indonesia, misalnya, menyebut data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban keracunan MBG di 36 provinsi hingga awal September 2026. Angka tersebut merupakan data yang dikutip Amnesty dan perlu dibaca sebagai klaim dari lembaga tersebut, bukan angka resmi pemerintah.

Sementara itu, persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan keamanan makanan. Program tersebut juga sedang menghadapi sorotan mengenai tata kelola dan pengawasan. Badan Gizi Nasional bahkan melakukan pemeriksaan terhadap ratusan dapur MBG menyusul kasus keracunan di sejumlah wilayah.

Di forum BRICS, Prabowo sendiri menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin bergantung atau didikte oleh satu maupun dua kekuatan besar. Karena itu, Indonesia harus memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menentukan arah dan kepentingannya sendiri.

“Kepentingan kami dapat lebih terlindungi dan diperjuangkan. Pelajaran ini tetap sangat penting. Dengan bersatu, kami juga menjadi lebih kuat,” kata Prabowo.

Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan pengalaman negara-negara belahan bumi selatan, termasuk Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955. Menurut Prabowo, ketika negara-negara yang baru merdeka bersatu dan menempatkan diri sebagai mitra yang setara, suara mereka menjadi lebih kuat dalam percaturan dunia.

“Dengan fondasi yang begitu kuat, saya yakin BRICS akan terus memperkuat kerja sama di bidang-bidang yang berdampak langsung pada ketangguhan kita. Energi adalah salah satu contoh nyata. Kami sedang menghubungkan sistem energi dan memperkuat ketahanan energi di seluruh kawasan kami untuk menggerakkan ekonomi serta membangun ketangguhan jangka panjang,” imbuhnya.

Pesan Prabowo dari New Delhi itu pada dasarnya sederhana: bangsa yang ingin berdiri tegak di tengah kekuatan global harus terlebih dahulu mampu berdiri kokoh di dalam negeri.

Namun, justru di titik inilah pekerjaan rumah pemerintah menjadi besar. Sebab, memberi makan rakyat bukan hanya persoalan memastikan makanan sampai ke meja penerima. Negara juga dituntut memastikan makanan itu aman dikonsumsi.

Dengan kata lain, jika kemampuan memberi makan rakyat disebut sebagai salah satu ukuran bangsa yang tangguh dan mandiri, maka kemampuan menjamin keamanan makanan yang diberikan semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari ukuran tersebut. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring