WAKIL Presiden Gibran Rakabuming memerintahkan agar Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih tak bersaing dengan unit usaha lain di desa. Ia berujar Kopdes harus menjadi bagian ekonomi desa, bukan pesaing bagi pelaku usaha yang telah lebih dulu berkembang.
Menurut Gibran, keberadaan Kopdes harus dirancang matang. "Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes (badan usaha milik desa), bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi," kata dia dikutip dari keterangan tertulis.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Putra mantan presiden Joko Widodo itu menyampaikan pesannya saat berdialog dengan warga Desa Niowula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 18 Juni 2026. Gibran saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah timur Indonesia. Ia membawa serta lima mahasiswa untuk menyaksikan kunjungannya tersebut.
Gibran berujar penentuan lokasi koperasi perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat. Tujuannya agar tidak menimbulkan dampak negatif ataupun merugikan terhadap usaha warga di sekitar lokasi.
Wapres berujar penentuan lokasi KDMP harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, BUMDes, dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi. “Jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar-mengajarnya. Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun,” ucap mantan wali kota Solo ini.
Gibran menyampaikan pendekatan partisipatif untuk pembangunan Kopdes sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya agar pelaksanaan program prioritas pemerintah bermanfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program-program prioritas berjalan optimal. "Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini," ujar Gibran.
Dalam kunjungan kerja ke NTT, Gorontalo, dan Papua pada 18-21 Juni 2026 ini, Gibran memboyong lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Para mahasiswa tersebut adalah Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Nolan Christopher Adam dari Universitas Pelita Harapan, Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia, serta Rapid Bena Martin dari Universitas Jenderal Soedirman.
Gibran mengatakan pelibatan mahasiswa itu merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih di daerah. Langkah tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa soal pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Pelibatan mahasiswa tersebut berlangsung di tengah menguatnya gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritik sejumlah program pemerintah, seperti makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih.
Salah satunya ketika aliansi mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026. Mereka membawa setidaknya lima tuntutan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penghentian program MBG dan pembangunan Kopdes Merah Putih.
Pilihan Editor: Jalan Terjal Pemakzulan Konstitusional Prabowo-Gibran
