KETUA Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengungkapkan maraknya praktik hacker atau peretas bayaran yang melibatkan kelompok-kelompok siber profesional yang bekerja berdasarkan pesanan. Menurut dia, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat global, tapi juga telah menyentuh ranah politik dan pemerintahan.
Ardi mengatakan saat ini terdapat banyak kelompok “hacker for hire” yang beroperasi layaknya tentara bayaran di dunia digital. Kelompok tersebut menawarkan berbagai layanan, mulai dari peretasan hingga operasi pengaruh di ruang siber.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Mereka juga dipakai dan dibayar kelompok-kelompok serta oknum-oknum di pemerintah. Sebagian kelompok ini juga dipakai untuk pemilu kemarin,” katanya.
Ia menjelaskan perkembangan industri peretasan bayaran merupakan kelanjutan dari pola penyalahgunaan data yang sempat menjadi sorotan dunia setelah skandal Cambridge Analytica pada 2018. Kasus itu mengungkap bagaimana data pribadi jutaan pengguna media sosial digunakan tanpa persetujuan untuk membentuk profil psikografis dan menargetkan pemilih dengan pesan politik tertentu.
“Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana dampak dari skandal ini tidak hanya berhenti pada kesadaran akan pentingnya privasi data. Pasca-Cambridge Analytica, lanskap digital justru semakin gelap,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Ardi, praktik manipulasi yang dulu dilakukan melalui pemanfaatan data kini berkembang menjadi lebih kompleks. Kelompok peretas bayaran memadukan teknologi pengawasan siber, akal imitasi (AI), dan operasi psikologis untuk memengaruhi opini publik, membungkam kritik, hingga mengganggu proses demokrasi.
Ia menilai ancaman tersebut semakin berbahaya karena didukung teknologi yang memungkinkan pengumpulan informasi pribadi tanpa diketahui korban. Selain melakukan peretasan perangkat, kelompok tersebut juga menawarkan layanan penyebaran disinformasi, kampanye pelecehan daring, dan pembentukan dukungan publik semu untuk kepentingan tertentu.
Ardi menambahkan, keberadaan jaringan peretas bayaran berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. “Ancaman ini juga merambah ke ranah hak-hak sipil, khususnya dalam hal penindasan dan intimidasi terhadap pemilih,” tuturnya. Kampanye disinformasi yang menyasar kelompok tertentu dapat memecah masyarakat dan menyulitkan publik membedakan informasi yang benar dengan yang telah direkayasa.
Selain itu, jurnalis, aktivis, dan tokoh masyarakat disebut menjadi sasaran utama berbagai bentuk intimidasi digital. Serangan tersebut dilakukan melalui penyebaran informasi palsu, ancaman, hingga kampanye pelecehan yang terkoordinasi untuk membungkam suara-suara kritis.
“Salah satu ancaman terbesar dari keberadaan peretas bayaran adalah upaya mereka untuk mendeligitimasi integritas pemilu,” katanya. “Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok ini menggunakan dokumen curian, seperti email atau informasi sensitif lainnya, untuk memanipulasi opini publik menjelang pemilu.”
Di sisi lain, Ardi juga menyoroti tingginya ancaman ransomware yang masih terjadi di Indonesia. “Dari Januari saja sudah ada 50 kasus ransomware dan hanya 30 persen yang berhasil dipulihkan,” ujarnya.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Ardi menekankan pentingnya peningkatan literasi digital, penguatan perlindungan data pribadi, serta kerja sama lintas negara dalam mengawasi aktivitas peretasan bayaran. Menurut dia, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja bersama guna menjaga keamanan ruang digital sekaligus melindungi integritas demokrasi.
