INDONESIA Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menilai bahwa kondisi fiskal tahun ini memasuki fase kritis yang cukup menentukan, yang mana ambisi pertumbuhan tinggi bersinggungan secara frontal dengan realitas beban utang yang mencapai puncaknya dalam sejarah modern Republik.
Senior analis ISEAI Ronny P. Sasmita menjelaskan bahwa indikator utama yang sering digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menenangkan pasar adalah rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diproyeksikan berada di kisaran 41,3 hingga 41,5 persen pada 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Meskipun angka ini secara teknis masih berada di bawah batas legal 60 persen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, analisis yang lebih kritis mengungkapkan tren peningkatan yang persisten dan mengkhawatirkan,” kata Ronny dalam ISEAI Working Paper, dikutip pada Senin, 20 April 2026.
Pada akhir 2024, kata dia, rasio utang masih berada di level 39,2 persen, yang berarti terjadi eskalasi sebesar lebih dari 200 basis poin dalam waktu kurang dari dua tahun. Kenaikan ini bukan hanya fluktuasi siklis tapi refleksi dari pergeseran struktural dalam kebijakan belanja yang mulai melampaui kapasitas pengumpulan pendapatan negara secara berkelanjutan.
Ronny menyebut total nominal utang pemerintah pusat per akhir 2025 tercatat sebesar Rp 9.637,9 triliun, dengan kecenderungan terus merangkak naik menuju angka psikologis Rp 10 ribu triliun pada pertengahan 2026. Dominasi instrumen domestik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah memberikan perlindungan parsial terhadap risiko nilai tukar.
Namun di sisi lain, hal ini menciptakan ketergantungan yang mendalam pada likuiditas perbankan domestik. Ketika pemerintah menyerap likuiditas dalam jumlah masif untuk membiayai defisit yang melebar hingga 2,9 persen dari PDB, risiko crowding out terhadap sektor swasta menjadi ancaman nyata bagi produktivitas nasional.
Dalam analisisnya, dijelaskan bahwa rasio utang pemerintah diperkirakan naik tipis dari 41,0 persen terhadap PDB pada 2025 menjadi 41,3 persen pada 2026. Defisit anggaran juga melebar dari 2,8 persen menjadi 2,9 persen PDB. Di sisi lain, pertumbuhan PDB riil diproyeksikan menguat dari 5,0 persen menjadi 5,1 persen, sementara inflasi yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen meningkat dari 2,8 persen menjadi 3,0 persen.
Lalu, rasio utang luar negeri terhadap PDB diperkirakan turun sedikit dari 29,9 persen pada 2025 menjadi 29,7 persen pada 2026. Cadangan devisa menyusut dari US$ 156,5 miliar menjadi US$ 154,6 miliar. Adapun saldo keseimbangan primer tetap berada di zona negatif dan memburuk dari minus 0,5 persen PDB menjadi minus 0,6 persen.
Dari data tersebut, menurut Ronny, meskipun pertumbuhan ekonomi diprediksi sedikit menguat menjadi 5,1 persen pada 2026, defisit anggaran justru melebar, yang secara otomatis mendorong rasio utang ke level yang lebih tinggi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat debt-driven (digerakkan oleh utang) daripada didorong oleh peningkatan produktivitas atau investasi swasta secara mandiri.
Selain itu, penurunan cadangan devisa pada awal 2026 menjadi indikasi awal bahwa intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah mulai menggerus bantalan eksternal Indonesia di tengah beban pembayaran utang luar negeri yang meningkat.
Dia menjelaskan struktur utang Indonesia pada 2026 menghadapi tantangan dari sisi komposisi mata uang. Meskipun mayoritas utang berbentuk Rupiah, porsi utang dalam valuta asing tetap signifikan dan sangat sensitif terhadap fluktuasi kurs. Ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi menembus level 17 ribu per dolar Amerika Serikat pada April 2026, beban pokok dan bunga utang luar negeri membengkak seketika, menciptakan tekanan tambahan pada likuiditas APBN.
Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan pada investor asing di pasar SBN, yang meskipun pangsanya telah menurun, tetap memiliki potensi untuk memicu volatilitas harga aset jika terjadi guncangan sentimen global.
