Kebijakan NIB Dinilai Beri Kepastian Hukum Bagi Kreator

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah menerbitkan kebijakan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) KBLI terbaru yang mewajibkan pembuat konten memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) per Juni 2026 dinilai sebagai sinyal positif bagi industri kreatif. Regulasi ini dianggap mebuktikan bahwa profesi kreator kini resmi diakui negara sebagai sektor usaha formal yang legal dan akuntabel.

Menanganggapi hal tersebut, kreator konten afiliasi yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, Fajar Ryan Akbar, mengatakan adaptasi terhadap teknologi dan literasi digital mampu membuka pintu kesuksesan yang tidak terbatas pada jalur karier konvensional. Melalui akun TikTok dan Shopee Video miliknya dengan nama pengguna @rekomendasijarrr, ia aktif membagikan ulasan produk yang tepercaya. Tidak hanya itu, untuk mewujudkan komunikasi yang lebih personal, ia juga mengoptimalkan akun Facebook pribadinya menggunakan nama asli, Fajar Ryan Akbar.

Menurut Fajar, era digital saat ini telah mendemokratisasi lapangan kerja secara luas. Namun, ia menekankan bahwa perkembangan ekosistem yang masif ini harus diimbangi dengan kesadaran hukum dan profesionalisme dari para pelakunya.

“Pentingnya era digital saat ini adalah bagaimana kita adaptif melihat peluang dan taat regulasi. Adanya kebijakan NIB dari pemerintah justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kami para kreator profesional. Proses pendaftarannya pun kini sangat mudah dan transparan secara mandiri melalui sistem Online Single Submission (OSS) milik pemerintah,” ujar Fajar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika pada Rabu (1/7/2026).

Fajar mengatakan aset terpenting dalam industri ini bukanlah modal besar, melainkan konsistensi, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Berbekal legalitas resmi tersebut, akun @rekomendasijarrr di TikTok dan Shopee, serta akun Facebook pribadi miliknya kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk naik kelas ke skala bisnis yang lebih profesional.