MUSIM kemarau dengan hari tanpa hujan yang sudah cukup panjang menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih di sekitar Jakarta yaitu di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, distribusi bantuan air bersih gratis sejauh ini paling banyak ke Kabupaten Bekasi.
“Sebanyak 2,2 juta liter air dengan warga yang terdampak kekeringan 27 ribuan orang,” kata Kepala BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkunnya, kepada Tempo, Rabu 29 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Teten, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan datangnya El Nino di musim kemarau ini, BPBD Jawa Barat menetapkan status siaga darurat per 1 Juli hingga akhir September 2026. “Sebagai kesiagaan sudah kami distribusikan 4,3 juta liter air bersih ke masyarakat,” ujarnya.
Distribusi air bersih itu menggunakan mobil tangki BPBD juga Dinas Pemadam Kebakaran yang dibagikan secara gratis. Sumber airnya dari mata air juga PDAM.
Di Kabupaten Bandung misalnya, warga yang membutuhkan air bersih diminta membuat permohonan secara estafet. Mulai dari melapor ke pihak desa, kemudian aparat desa meneruskan laporan ke kecamatan, lalu dari kecamatan melapor ke dasbor pimpinan daerah, setelah itu air dikirim sesuai urutan permintaan yang masuk.
Sejauh ini BPBD mencatat sebanyak 207 desa atau kelurahan yang tersebar di 95 kecamatan mengalami kekeringan sehingga berdampak pada 214 ribu jiwa. Paling banyak warga yang terdampak yaitu di Kabupaten Bogor sejumlah 108 ribu orang. “Ketika terjadi kemarau beberapa minggu warga mengalami kekeringan air,” kata Teten.
Berdasarkan peta dampak kekeringan 2023, BPBD Jawa Barat mengupayakan pengadaan saluran pipa air bersama BNPB dan pemerintah daerah. Alasannya, menurut Teten, biaya distribusi air bantuan dengan mobil tangki ke masyarakat cukup besar dengan harga bahan bakar minyak solar sekarang ini.
Solusi alternatif lainnya dengan mengupayakan pemboran untuk mendapatkan sumber air. “Diprediksi Agustus puncak musim kemarau, kami terus mengupayakan mitigasi kekeringan,” ujarnya.
Upaya lain yaitu mengajak perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan tanggung jawab sosial (CSR) dalam bentuk bantuan pasokan air bersih untuk warga yang membutuhkan. Rencana pamungkas untuk mengatasi kekeringan menurut Teten yaitu modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG.
Pengajuan modifikasi cuaca dari kota atau kabupaten yang disampaikan ke pemerintah provinsi. “Sampai dengan saat ini belum ada daerah yang meminta modifikasi cuaca,” katanya.
Selain masalah kekeringan air, saat musim kemarau ini juga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sejauh ini, menurut Teten, di Jawa Barat tercatat 58 kali kejadian dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 61,8 hektare tersebar di 68 desa atau kelurahan pada 47 kecamatan di 14 kabupaten dan kota.
Daerahnya yaitu Kabupaten Cirebon, Sumedang, Sukabumi, Majalengka, Kota dan Kabupaten Bandung, Garut, Purwakarta, Subang, Cianjur, Ciamis, Kota Depok, Karawang, dan Indramayu. “Kejadian paling sering kebakaran lahan di Sumedang dan Majalengka,” kata Teten.
Kebakaran di Sumedang menghanguskan lahan seluas 13,35 hektare. Sedangkan area kebakaran lahan paling luas terjadi di Kabupaten Cirebon yakni 19,7 hektare selama enam kali kejadian. Sementara di Kabupaten Bandung yang juga mengalami 6 kali kebakaran, menghanguskan lahan 5,5 hektare. “Rata-rata diduga diakibatkan oleh sisa pembakaran sampah yang bara apinya merembet,” ujar Teten.
Berdasarkan hasil pemantauan atau monitoring BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, pada dasarian kedua yaitu 11-20 Juli 2026 sebanyak 30 persen daerah mengalami kekeringan sangat panjang yang berkisar antara 31-60 hari. Sebaran lokasinya yaitu di bagian tengah Kabupaten Bogor, kemudian bagian selatan daerah Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut, dan Pangandaran. Di daerah pantai utara mulai dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Kuningan.
Mayoritas atau 55 persen wilayah Jawa Barat mengalami kemarau panjang antara 21-30 hari dan nihil kekeringan ekstrem.
