Koalisi Sipil Desak DPR Bentuk Tim Pencari Fakta Pemusnahan Amunisi TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki tragedi pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat.

Koalisi juga menyatakan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban atas tewasnya warga dalam tragedi tersebut. 

Direktur Imparsial Ardi Manto mengatakan tragedi ini harus diusut. Menurut dia, kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban. 

“Selain agar keluarga korban mendapatkan hak untuk tahu apa yang terjadi, juga karena perlu ada pengawasan ketat atas peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, maupun bahan peledak di lingkungan TNI,” kata Ardi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, 13 Mei 2025.

Menurut Ardi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Ia mengatakan tiap proses penanganan amunisi mulai dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional. 

“Jika berulang dan ada pembiaran negara maka sekali lagi, kejadian ini bisa tergolong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup, hak absolut yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun,” ujarnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyatakan, klaim petinggi TNI yang menyebut warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi, terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban. Apalagi disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan. 

“Klaim seperti ini justru terkesan menyalahkan korban demi mengaburkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang terjadi,” kata Isnur.

Koalisi pun mendesak agar dilakukan investigasi segera, independen, imparsial, dan menyeluruh atas tragedi ini. Secara prinsip, kata Isnur, proses disposal amunisi perlu dilakukan jauh dari warga sipil, benar-benar steril dari warga sipil. Tidak boleh ada warga sipil mendekati area disposal amunisi, baik sebelum, selama, dan setelah prosea disposal amunisi tersebut. “Sehingga munculnya korban dari sipil tersebut patut menjadi alasan kuat perlunya tim pencari fakta,” ucap Isnur.

Koalisi Sipil juga meminta Komnas HAM dan Kepolisian ikut menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer. Isnur menyebut keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan.

Ledakan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin pagi, 12 Mei 2025, merenggut nyawa sembilan warga sipil dan empat anggota TNI. Anggota TNI yang tewas salah satunya adalah Kepala Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI AD.  Peristiwa itu terjadi saat personel Gupusmu III Peralatan TNI AD melangsungkan kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai.  

Kementrian Pertahanan mengungkapkan bahwa lokasi kejadian berada di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut, yang sudah biasa digunakan untuk memusnahkan amunisi. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan, peristiwa itu berawal dari digelarnya kegiatan pemusnahan amunisi yang dilakukan Jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. "Pada awal kegiatan secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman," kata Wahyu.

Setelah itu, personel membuat dua lubang sumur untuk amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut dibuat kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan, kemudiam diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator. "Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman," kata Wahyu.