INFO TEMPO – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri memimpin Rapat DPP ke-59 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Juli 2026. Rapat tersebut membahas perumusan langkah strategis partai dalam menghadapi ancaman krisis iklim global yang dinilai semakin berdampak langsung terhadap masyarakat.
Saat Megawati yang didampingi Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Bintang Puspayoga tiba di Sekolah Partai, Sekjen Hasto dan jajaran Ketua DPP menyambut Megawati yang tampak ceria dan mempersilahkannya menuju ruang rapat. Megawati pun berbincang singkat dengan sejumlah Ketua DPP sebelum memulai rapat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Hasto menjelaskan, hasil rapat menjadi amanat partai yang dikeluarkan melalui instruksi resmi yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan. "Dengan instruksi ini, partai menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam mengantisipasi potensi fenomena El Nino dan ancaman musim kemarau panjang," kata Hasto Kristiyanto.
Urgensi penanganan krisis ini semakin nyata karena fenomena El Nino di Indonesia diprediksi tidak hanya berlangsung singkat, melainkan akan membentang panjang mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Anomali kenaikan suhu Samudra Pasifik ini menjadi ancaman serius karena berpotensi memicu kekeringan ekstrem yang dapat membuat produksi pangan anjlok secara drastis serta memicu inflasi pangan nasional.
Hingga akhir Juni 2026, catatan BMKG menunjukkan sejumlah wilayah di Indonesia telah resmi memasuki zona musim kemarau. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kekeringan sudah melanda 69 zona musim dari total 75 zona yang ada. Sementara itu, Pulau Jawa mencatat 140 zona musim dari total 193 zona telah terdampak, disusul wilayah Kalimantan yang mulai mencatat 6 zona musim terdampak dari total 67 zona.
"Ancaman nyata anjloknya pangan dan menyusutnya air akibat El Nino yang membentang setahun penuh inilah yang mendasari Ibu Megawati dan Partai bergerak cepat melakukan langkah mitigasi sedini mungkin melalui seluruh struktur partainya," kata Hasto.
Melalui Surat Instruksi No. 1110/IN/DPP//2026, DPP PDI Perjuangan menggerakkan "Tiga Pilar Partai" di seluruh Indonesia untuk menjalankan 8 poin aksi tanggap darurat. Pertama, edukasi hemat air yang engajak masyarakat melakukan penghematan air serta mendorong budaya menampung air bersih sejak dini lewat tandon, sumur resapan, dan embung.
Kedua, gerakan penyimpanan air yang emfasilitasi pembangunan sarana penampungan air di lingkungan warga dan mengoptimalkan mata air, sungai, serta air hujan. Ketiga, mitigasi kekeringan yang memetakan wilayah rawan, berkoordinasi dengan pemda untuk penyaluran air bersih, dan menyiapkan langkah cepat tanggap darurat.
Keempat, mitigasi kebakaran lahan guna meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan, melakukan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memastikan ketersediaan sarana pemadaman dan sumber air. Kelima, perlindungan sektor tani untuk mendorong pola tanam adaptif kekeringan, mendukung teknologi hemat air/irigasi alternatif, dan mengawal bantuan bagi petani terdampak.
Keenam, kecukupan pangan untuk memantau stok dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas ketersediaan dan harga di pasar. Ketujuh, solidaritas gotong royong yakni menggerakkan kader dan simpatisan untuk bakti sosial distribusi air bersih dan bantuan pokok. Serta terakhir, pelaporan berkala yang mewajibkan monitoring dan evaluasi kondisi wilayah secara berkala ke DPP Partai.
Menurut Hasto, langkah taktis menghadapi El Nino tersebut memperkuat fondasi kebijakan lingkungan PDI Perjuangan yang telah dicanangkan sebelumnya. Melalui Surat Instruksi No. 180/IN/DPP//2025 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2025, partai telah menggariskan perintah tegas khusus kepada para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kader PDI Perjuangan mengenai penataan sumber daya air.
Dalam instruksi berbasis amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut, Megawati melalui DPP menekankan 4 poin instruksi penataan air. Pertama, inventarisasi mata air yang mewajibkan pendataan ulang seluruh sumber mata air baik milik daerah maupun swasta demi memastikan pemanfaatannya mutlak untuk kepentingan rakyat. Kedua, review kebijakan swasta untuk meninjau ulang pemanfaatan mata air oleh pihak swasta agar tidak terjadi konflik dengan penggunaan sumber air baku yang tersedia di wilayah tersebut.
Ketiga yakni prinsip "Merawat Pertiwi" dengan mengutamakan pengelolaan air yang adil, lestari, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat, dan terakhir adalah pertanggungjawaban ideologis dengan melaporkan hasil peninjauan dan inventarisasi tersebut langsung ke DPP Partai sebagai bukti komitmen pada garis perjuangan Bung Karno.
Eriko Sotarduga mengatakan kedua surat instruksi ditandatanganinya dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. "Ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak hanya bergerak saat bencana tiba, melainkan konsisten membangun ketahanan lingkungan yang kokoh demi kemakmuran rakyat Indonesia," kata Eriko Sotarduga. (*)
