Menelisik Operasi Pengaruh di Ruang Digital

HALO, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Hampir sepekan setelah Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disiram air keras, ratusan akun palsu bergerak di TikTok dan X. Mereka menyebarkan narasi seragam, memoles citra bahwa TNI bergerak cepat menangkap empat anggotanya yang menjadi tersangka percobaan pembunuhan tersebut.

Hingga akhir Mei 2026, sedikitnya seribu akun anonim mengunggah 10 ribu konten di kedua platform tersebut. Pesannya konsisten: membangun narasi positif pro-TNI dalam penanganan kasus Andrie Yunus. Gelombang unggahan tidak organik ini membanjiri ruang digital di tengah kritik luas masyarakat sipil terhadap pengadilan militer yang dinilai menjadi ruang impunitas.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai narasi pelegitiman peradilan militer tersebut sebagai bentuk disinformasi. Propaganda ini disebarkan untuk mengaburkan tuntutan agar anggota militer yang terlibat penyerangan Andrie Yunus diadili di peradilan sipil.

Pengungkapan jaringan akun tidak organik ini merupakan kolaborasi Tim Cek Fakta Tempo bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Data & Democracy Research Hub. Investigasi ini bagian dari program pemantauan operasi pengaruh domestik digital yang mengancam demokrasi Indonesia.

Operasi pengaruh domestik merupakan kampanye terkoordinasi oleh otoritas negara untuk memengaruhi opini politik dalam negeri melalui media sosial. Kontennya dirancang agar tampak alami seolah-olah dibuat oleh pengguna biasa.

Praktik manipulasi ini bukan hal baru. Peneliti Wijayanto dan tim sebelumnya mendokumentasikan operasi serupa pada era Presiden Jokowi melalui tiga studi kasus. Riset selama lima tahun itu dibukukan oleh LP3ES dengan judul Pasukan Siber: Operasi Pengaruh dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.

Struktur pasukan siber ini bergerak dari atas ke bawah. Di puncak komando, ada klien selaku pemesan dan penyandang dana operasi. Di bawahnya, koordinator bertugas mengarahkan gerakan, menyusun narasi kampanye dan tagar, serta merekrut personel. Alur berlanjut ke pembuat konten yang merancang visual berupa meme, gambar, dan teks khusus. Narasi utama kemudian ditiupkan oleh pemengaruh (influencer) yang bermodal basis pengikut besar. Kasta paling bawah diisi oleh pasukan siber, yakni individu-individu pengelola ratusan akun palsu yang bertugas mengamplifikasi pesan pada waktu tertentu menggunakan bantuan bot semi-otomatis.

Peneliti Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Belanda, Prof. Ward Berenschot, mengingatkan keberadaan pasukan siber merusak kualitas debat publik karena isu-isu disetir sesuai agenda pemberi kerja. Kebebasan berekspresi warga dan aktivis pun terancam oleh serangan digital terstruktur.

Dampak lainnya, akuntabilitas demokrasi melemah lantaran opini publik dimanipulasi untuk membenarkan kebijakan penguasa. Walhasil, posisi oligarki kian kokoh karena hanya elite bermodal besar yang mampu mengoperasikan pasukan siber ini.

Ikuti kami di media sosial: