TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese merespons soal laporan Rusia yang ingin menempatkan pesawat tempur di pangkalan udara di wilayah Papua.
Albanese menegaskan pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia, kata Albanese, juga telah mengungkapkan posisinya sangat jelas terkait kabar tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Indonesia sudah menjelaskan posisi mereka dengan sangat jelas,” kata Albanese saat sesi wawancara dengan jurnalis Australia di Jakarta, 15 Mei 2025, seperti dikutip dari situs resmi kantor perdana menteri Australia.
Namun Albanese enggan mengungkapkan apakah dirinya membahas kabar tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto atau tidak.
“Mereka sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Bukan urusan saya untuk berkomentar tentang apa yang terjadi antara negara-negara yang bukan Australia,” ujar Albanese. “Yang penting adalah posisi Australia, posisi kami jelas. Posisi Indonesia juga jelas.”
Albenese menyebut Rusia kemungkinan juga meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Karenanya, pemerintah Australia berinvestasi dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Ia mengatakan Presiden Prabowo menghormati kerja sama pertahanan AUKUS. AUKUS adalah aliansi pertahanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat untuk memperkuat kemampuan militer Australia.
Albanese pun menegaskan posisinya terhadap Rusia. Ia mengecam tindakan Rusia di seluruh dunia, baik invasi ke Ukraina, gangguan keamanan siber, serta kedekatan Rusia dengan organisasi kriminal.
“Kami akan terus mempertahankan nilai-nilai Australia kami dan itu adalah sesuatu yang akan kami lakukan baik secara domestik maupun di seluruh dunia,” ucapnya.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengatakan Presiden Prabowo dan PM Albanese tidak membahas kabar Rusia ingin menempatkan pangkalan udara di Papua dalam pertemuan hari ini.
“Kabar yang beredar itu tidak benar. Kami juga tidak tahu apakah ini disinformasi, tetapi itu tidak dibahas,” kata Sugiono di Istana Kepresidenan, Kamis 15 Mei 2025.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolliansyah Soemirat menegaskan pemerintah tidak pernah mengizinkan negara lain, termasuk Rusia, untuk mengakses pangkalan militer TNI.
"Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara mana pun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia," kata Roy dalam keterangan resminya, Rabu malam, 16 April 2025.
Roy menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mempertahankan prinsip bebas aktif. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia hanya akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung ke Indonesia.
Kabar tersebut mencuat setelah situs Amerika Serikat, Janes merilis laporan berjudul "Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya mengakses pangkalan AU" pada Senin, 14 April 2025. Dalam laporan itu, Indonesia menerima permintaan resmi dari Moskow mengenai izin menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia.
Berkenaan dengan itu, sumber dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi kepada Janes bahwa permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025.
Dalam dokumen yang diterima Janes mengenai permintaan itu, Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Pangkalan udara itu terletak di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan menjadi markas Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.
