5 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Podcaster Michael Sinaga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
Michael sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan itu. Namun, Michael berhalangan hadir.
"Jadi saya bukan mangkir, tak seperti berita yang beredar, saya memang sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di-reschedule, saya tak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua, ini ada dua surat panggilan," kata Michael di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Michael mempertanyakan soal panggilan klarifikasi terhadap dirinya. Sebab, ia mengaku tak tahu ihwal peristiwa yang disebutkan dalam surat panggilan.
"Saya melihat contohnya tanggal yang tercantum di sini 26 Maret itu saya bahkan sedang tak enak badan dan sedang beristirahat di rumah. Jadi saya ingin tahu sih dari para penyelidik, dari kepolisian apa sebenarnya yang terjadi di tanggal 26 itu yang berhubungan dengan saya sehingga saya dipanggil untuk klarifikasi," tutur dia.
"Mengklarifikasi itu kan karena dianggap mengetahui sesuatu, saya menganggap saya tak mengetahui apa-apa di tanggal 26 itu, saya akan menerangkan saya sedang istirahat di rumah," imbuhnya.
Pada Kamis (8/5) lalu, tiga orang anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) juga telah diperiksa terkait laporan yang dilayangkan oleh Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya buntut tudingan ijazah palsu. Kelimanya yakni inisial RS, RS, ES, T, dan K.
Mereka dilaporkan terkait Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik serta Pasal 311 KUHP tentang Fitnah. Selain itu juga Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.
Jokowi menyampaikan alasan dirinya menempuh jalur hukum agar polemik ijazah ini bisa jelas dan gamblang. Ia juga mengaku baru sekarang menempuh jalur hukum lantaran sebelumnya ia masih menjabat sebagai presiden.
"Ya ini, sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," kata dia, Rabu (30/4).
(dis/isn)
