Prabowo Ngaku Tahu yang Bayar Demo, Ketua BEM UBK Justru Mengaku Dibayar Rp 20 Juta untuk Tak Demo di Istana

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

GORONTALO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Di tengah ramainya pengakuan seorang ketua organisasi mahasiswa yang mengaku menerima uang Rp 20 juta menjelang aksi demonstrasi di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto justru melontarkan pernyataan yang tak kalah mengundang perhatian. Kepala Negara mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik praktik pendanaan aksi unjuk rasa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Pekan Nasional Petani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Dalam pidatonya, ia mengingatkan pihak-pihak yang menurutnya sengaja menggerakkan massa untuk membentuk opini tertentu melalui demonstrasi.

“Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu,” kata Prabowo di hadapan peserta kegiatan.

Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan apabila masyarakat ingin menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun ia menyayangkan apabila aksi tersebut dilakukan karena adanya imbalan uang.

Menurutnya, fenomena peserta aksi yang tidak memahami substansi tuntutan demonstrasi bukan lagi hal baru.

“Tapi enggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, enggak ngerti. Mau demo apa ya? kami dibayar Rp 200.000, gitu, kan. Tapi ada. Saya enggak mengerti,” ujarnya.

Pernyataan Presiden tersebut muncul ketika publik tengah menyoroti pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin.

Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Abdimaludin mengaku menerima dana Rp 20 juta yang disebut berasal dari seorang anggota kepolisian. Dana itu, menurut pengakuannya, diberikan menjelang aksi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu.

Abdimaludin merupakan salah satu mahasiswa yang sebelumnya ikut dalam rombongan yang diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wakil Presiden pada pertengahan Juni lalu.

Dalam keterangannya, Abdimaludin menyebut uang tersebut diberikan agar massa tidak melakukan aksi di kawasan Istana Negara dan mengalihkan lokasi demonstrasi ke tempat lain.

“Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian, untuk tidak turun aksi di Istana, akan tetapi, kita tetap turun,” ujarnya.

Ia juga menyebut sosok pemberi dana itu bernama Aan yang disebut berasal dari unsur kepolisian.

“Pihak kepolisian, Bang Aan namanya dari pihak kepolisian, kurang tahu nama lengkapnya,” katanya.

Sementara itu, polemik mengenai dugaan aksi berbayar juga sempat mencuat dalam demonstrasi yang digelar sejumlah emak-emak pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Sejumlah peserta aksi mengaku memperoleh uang transportasi setelah mengikuti kegiatan tersebut. Salah satunya disampaikan Yuyun, warga Jakarta Timur, yang menyebut menerima uang sebesar Rp 100 ribu.

“Ongkos ada lah buat jajan. Seratus lah,” ujarnya.

Yuyun mengaku hadir karena mendukung program MBG yang menurutnya memberikan manfaat bagi anaknya.

“Semenjak ada MBG, anak saya jadi gemuk, sehat, pintar. Harapannya lebih bagus lagi, meningkat,” tuturnya.

Belakangan, program MBG memang menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan. Selain mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, program andalan pemerintahan Prabowo itu juga menghadapi kritik terkait tata kelola, distribusi, hingga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah bahkan mulai menyuarakan evaluasi hingga penghentian program tersebut. Di tengah situasi itulah, pernyataan Prabowo mengenai praktik “demo bayaran” menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam tafsir, terlebih setelah muncul pengakuan mahasiswa UBK terkait aliran dana Rp 20 juta yang kini masih menjadi polemik. [*] Disarikan dari sumber berita media daring