PRODUSEN Minyakita, PT Kusuma Mukti Remaja (KMR), memastikan sudah menarik seluruh produk bantuan pangan dari peredaran yang terindikasi bermasalah. Perusahaan itu menjadi sorotan setelah produknya dikeluhkan karena berbau bahan bakar minyak (BBM), yaitu solar atau minyak tanah.
PT KMR mengklaim proses penarikan produk telah mencapai 100 persen di wilayah yang terdampak dengan jumlah total lebih dari 182.500 liter. Perusahaan juga masih menunggu hasil investigasi laboratorium mengenai penyebab kontaminasi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Direktur PT KMR, Joko Mukti Wijaya, mengatakan penarikan dilakukan terhadap seluruh produk dari batch produksi yang diduga mengalami masalah, bukan hanya kemasan yang telah dikeluhkan masyarakat. "Per hari ini kami sudah menarik 100 persen. Minyak goreng yang bermasalah di Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri sudah kita tarik semuanya," kata Joko saat konferensi pers di pabrik PT KMR di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut dia, proses penarikan berlangsung dengan dukungan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan perangkat desa sehingga dapat dilakukan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Ia menyebut tidak ada kendala berarti selama proses penggantian produk kepada masyarakat penerima bantuan pangan.
Berdasarkan data perusahaan, jumlah produk yang telah ditarik di Kabupaten Karanganyar mencapai 42.644 liter. Di Kabupaten Wonogiri sebanyak 68.288 liter, sedangkan di Kabupaten Klaten sebanyak 71.648 liter. Seluruhnya, kata Joko, telah diganti dengan produk baru. Adapun data penarikan di Kabupaten Tegal belum disampaikan karena masih dalam proses rekapitulasi.
Joko menjelaskan, produk yang terindikasi bermasalah diperkirakan sekitar 100 ton. Namun, perusahaan memilih menarik sekitar 300 ton karena seluruh produk dari batch yang sama harus ditarik sebagai langkah pencegahan. "Kalau satu batch bermasalah, kami tidak bisa pilih-pilih. Semuanya harus ditarik," ujarnya.
Produk yang ditarik tersebut tidak akan diedarkan kembali untuk konsumsi. Menurut Joko, minyak goreng itu akan dijual sebagai used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah untuk bahan baku produksi biosolar.
PT KMR masih menyelidiki penyebab munculnya bau solar atau minyak tanah pada produk tersebut. Dugaan sementara mengarah pada kemungkinan kontaminasi selama penyimpanan atau proses pengangkutan. Namun, perusahaan belum mengambil kesimpulan sebelum hasil pengujian laboratorium keluar dalam satu hingga dua pekan mendatang.
"Masih investigasi. Ada kemungkinan terjadi kontaminasi di penyimpanan atau pengangkutan, tetapi kami menunggu hasil laboratorium agar tidak membuat kesimpulan yang keliru," kata Joko.
Ia mengatakan kasus tersebut hanya terjadi pada produk yang baru diproduksi selama empat hari, yakni periode 2-5 Juni 2026. Seluruh produksi di luar periode tersebut dinyatakan tidak bermasalah dan tetap didistribusikan, termasuk pengiriman ke Bulog Jawa Barat yang masih berlangsung hingga saat ini.
PT KMR memproduksi sekitar 5.000 ton minyak goreng setiap bulan. Dari jumlah tersebut, produk yang diduga terdampak diperkirakan hanya sekitar 20 ton atau kurang dari dua persen dari total produksi bulanan.
Joko juga menegaskan batch yang bermasalah seluruhnya merupakan produksi untuk program bantuan pangan pemerintah dan tidak beredar di pasar komersial. "Untuk pasar aman. Yang bermasalah itu hampir 100 persen memang produksi bantuan pangan," tuturnya.
Perusahaan menyatakan siap bertanggung jawab apabila ditemukan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi minyak goreng tersebut. Namun hingga kini, menurut Joko, belum ada laporan medis yang diterima perusahaan.
Di sisi lain, PT KMR mengaku telah dimintai keterangan oleh kepolisian terkait dengan penanganan kasus tersebut. Pemeriksaan, kata Joko, lebih berfokus pada penyebab dugaan kontaminasi serta langkah perusahaan dalam menarik dan mengganti produk kepada masyarakat.
PT KMR telah memasok Minyakita kepada Bulog selama sekitar dua hingga tiga tahun dengan total penyaluran lebih dari 10 ribu ton. Joko menyebut kasus kualitas seperti ini merupakan yang pertama kali dialami perusahaan sejak memproduksi Minyakita sekitar tiga tahun lalu.
Sebagai tindak lanjut, perusahaan berjanji memperketat sistem pengawasan mutu (quality control) serta menindaklanjuti sejumlah masukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mencegah kejadian serupa terulang.
