4 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Aksi mogok kerja di jalanan Surabaya dilakukan ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Kamis (19/6).
Aksi itu diawali konvoi besar-besaran dari Sidoarjo menuju Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur di Surabaya. Mereka menolak kebijakan Nol Muatan Overkapasitas atau Zero Over Dimension Over Load (ODOL). di Jawa Timur kian memanas. Ratusan armada truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) berkumpul di Bundaran Waru, Sidoarjo, sebelum melanjutkan longmars menuju Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puluhan sopir mengibarkan bendera sepanjang puluhan meter di tengah jalan. Aksi orasi pun bergema dari atas truk komando yang berada di barisan paling depan.
Massa longmars ke Kantor Dishub Jatim sambil terus membentangkan bendera dan menyerukan tuntutan mereka. Para sopir membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.200 meter dari Bunderan Waru hingga arah Dishub Jatim sebagai simbol perjuangan.
Sementara, sejumlah petugas keamanan gabungan dari Polsek Gayungan, Polrestabes Surabaya, hingga Polda Jatim disiagakan di Bundaran Waru. mereka menghalau dan mengarahkan massa untuk menggelar aksi dan melintas di jalur Frontage Ahmad Yani sisi barat
Koordinator Lapangan Aksi, Angga Firdiansyah mengatakan, aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan bentuk keprihatinan terhadap penerapan kebijakan Zero ODOL yang dinilai belum siap dijalankan secara utuh. Angga mengatakan industri atau pengusaha yang memaksakan para sopir membawa muatan berlebih, namun pengemudi lah yang kerap ditindak aparat.
"Kami sejatinya tidak ingin melanggar aturan. Tapi realitanya, tuntutan industri dan pasar yang memaksa kami membawa muatan berlebih. Sayangnya, ketika ada pelanggaran, yang disalahkan selalu sopir," kata Angga di sela-sela aksi, seperti dikutip dari detikJatim.
Angga menegaskan, ketidakkonsistenan penerapan ODOL membuat sopir jadi korban tunggal. Menurutnya, banyak pelanggaran justru terjadi atas permintaan perusahaan besar, bahkan proyek-proyek pemerintah pun masih menggunakan kendaraan tak sesuai regulasi.
"Selama ini, hukum hanya menjerat sopir. Padahal kami hanya menjalankan perintah kerja. Pemerintah juga secara tidak langsung membiarkan ini terjadi selama bertahun-tahun," tegasnya.
Rombongan sopir truk juga berencana melanjutkan konvoi ke Mapolda Jatim dan Kantor Gubernur Jawa Timur. Jika tidak mendapat respons dari pemerintah, para sopir mengancam akan tidur selama tiga hari di depan Kantor Gubernur sebagai bentuk protes lanjutan.
GSJT mendesak pemerintah menyusun regulasi logistik yang lebih adil dan realistis. Selain itu, mereka juga meminta adanya jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi para sopir, yang selama ini dianggap sebagai pihak paling lemah dalam rantai distribusi logistik nasional.
"Pasar saat ini lebih memilih kendaraan besar karena dianggap efisien. Bahkan makanan ringan pun ditumpuk tinggi. Tapi kami yang selalu jadi sasaran saat aturan ditegakkan," ujar Angga.
Baca berita lengkapnya di sini.
(kid/kid)
