14 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghormati proses hukum terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang tengah berlangsung di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung. Ia memastikan pelayanan publik di Kota Bandung berjalan normal.
Seperti diketahui, Kejari Bandung telah menetapkan Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Pemkot Bandung. Modusnya, kedua tersangka meminta jatah proyek kepada pejabat di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu," ujar Farhan, melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (10/12/2025).
Ia mengatakan Pemkot Bandung akan terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan. "Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang," kata dia.
Menurut Farhan, proses hukum ini sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan pihaknya memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional.
"Perkembangan ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, dan kami memahami betul kekhawatiran warga. Namun saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan," kata dia.
Ia pun telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa. Farhan menyampaikan, kasus hukum ini tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga," kata dia.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh SOP layanan publik dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan.
"Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah kota," papar Farhan.
"Saya juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik," imbuhnya.
