ANCAMAN gempa megathrust di selatan Pulau Jawa tidak seharusnya dipandang sebagai isu yang menakutkan. Bagi para ahli kebencanaan, yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memahami risiko dan memiliki kesiapsiagaan yang memadai ketika bencana terjadi.
Pakar gempa dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Gayatri Indah Marliyani, mengatakan megathrust bukanlah ancaman yang sepenuhnya bersifat hipotetis. Dalam kurun 32 tahun terakhir, fenomena tersebut telah dua kali terjadi di Jawa dan sama-sama memicu tsunami yang menimbulkan korban jiwa.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Megathrust sudah terjadi dua kali dalam 32 tahun terakhir, yaitu pada 1994 di selatan Banyuwangi dan pada 2006 di Pangandaran. Keduanya disertai tsunami yang destruktif,” kata Gayatri dalam seminar 20 Tahun Gempa Yogya 2006 dan Antisipasi Gempa Bumi Megathrust Jawa” di Gedung Pusat UGM, Sabtu, 31 Mei 2026.
Menurut Gayatri, pemahaman mengenai sesar aktif dan zona megathrust di selatan Jawa merupakan fondasi utama mitigasi bencana. Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini ilmu pengetahuan belum mampu memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi.
Karena itu, kata dia, masyarakat sebaiknya tidak terjebak pada spekulasi mengenai waktu terjadinya gempa. Yang lebih mendesak adalah mengurangi risiko melalui pembangunan rumah tahan gempa, penyediaan jalur evakuasi yang jelas, serta peningkatan literasi kebencanaan.
“Daripada fokus menebak-nebak kapan gempa akan terjadi, yang lebih utama adalah bagaimana memitigasi risiko dari bencana tersebut,” ujarnya.
Gayatri juga menyoroti mulai memudarnya memori kolektif masyarakat terhadap bencana besar, terutama pada generasi muda yang tidak mengalami langsung gempa Yogyakarta 2006. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman geologi yang masih ada hingga saat ini.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) periode 2017–2025, Dwikorita Karnawati, mengatakan informasi mengenai potensi megathrust Jawa bukan dimaksudkan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan sebagai dasar penyusunan skenario mitigasi yang terukur.
Dwikorita menjelaskan bahwa sejumlah wilayah, seperti Selat Sunda, selatan Jawa, dan Mentawai merupakan zona seismic gap atau kawasan yang telah lama tidak mengalami gempa besar sehingga diduga menyimpan akumulasi energi tektonik selama lebih dari dua abad.
“Data keilmuan ini mutlak diperlukan sebagai acuan kesiapan struktural darurat,” kata Dwikorita.
Ia mengingatkan masyarakat agar menyikapi informasi ancaman gempa secara tenang dan rasional. Menurut dia, edukasi mengenai mitigasi, latihan evakuasi, serta kemampuan memilah informasi yang benar menjadi kunci menghadapi ancaman bencana.
Dwikorita mengakui hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi gempa secara akurat. Namun, berbagai penelitian tetap dilakukan untuk membangun skenario kebencanaan yang dapat menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi.
“Tanpa skenario, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan mitigasi. Karena itu riset tetap diperlukan agar kita bisa mempersiapkan kemungkinan terburuk,” ujarnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Mujahid Amrudin mengatakan pemerintah saat ini telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi, mulai dari pembentukan Tsunami Ready Community berstandar UNESCO, juga penyediaan titik evakuasi, pemasangan sistem peringatan dini, hingga edukasi kebencanaan di tingkat keluarga.
"Upaya ini akan terus disempurnakan melalui kolaborasi dengan kalangan akademisi, agar risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat ditekan semaksimal mungkin," katanya.
